Terima Rapor Merah dari KPK, Inspektorat Sebut Kekurangan Auditor dan Pegawai Belum Bersertifikat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap program penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur lantaran persoalan kompleks.

Ini disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Mas Andi Prianto kepada Tribunkaltim.co

Dia mengatakan, ada 5 poin yang mendapat penilaian dari KPK terkait program penguatan APIP.

Kelima indikator tersebut antara lain, kepatuhan anggaran, kecukupan SDM, jumlah auditor, Probity Audit dan Audit Investigasi.

Dari kelima indikator tersebut diakui belum berjalan efektif pada 2018 lalu.

Akibatnya, capaian kinerja penguatan APIP di Inspektorat Daerah masih minim.

"Tapi kalau tahun ini diperiksa pasti hasilnya lebih bagus, karena kita sudah berbenah," ujar Inspektur Mas Andi kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (5/12/2019).

Dijelaskan, tingkat kepatuhan anggaran menilik persoalan belanja daerah yang kurang sekitar Rp 100 juta pada tahun anggaran 2018.

Kemudian, untuk kecukupan SDM belum terpenuhi di lingkungan Inspektorat.

Hal serupa juga dialami untuk kebutuhan auditor.

Idealnya kebutuhan auditor di internal Pemkot Samarinda sebanyak 54 orang.

Namun sampai sekarang masih kekurangan 20 auditor.

"Lalu masih banyak juga pegawai yang belum bersertifikat karena belum mengikuti program pelatihan," ungkapnya.

Laporan kurang memuaskan juga untuk indikator probity audit atau review anggaran sebelum berjalan.

Sedangkan untuk audit investigasi masih dalam proses.

"Tapi kami tindaklanjuti semua catatan dari KPK, kalau tahun ini di-report hasilnya pasti baik," pungkasnya. 

(Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan)