Pilkada Kukar
Ingin agar Ada Regenerasi KPPS, KPU Kutai Kartanegara Naikkan Gaji Anggota KPPS di Pilkada 2020
Ingin agar Ada Regenerasi KPPS, KPU Kutai Kartanegara Naikkan Gaji Anggota KPPS di Pilkada 2020
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rita Noor Shobah
Sebelumnya Hasil Pemilu 2019 kemarin merupakan hasil yang cukup kurang baik dalam sejarah Pemilu.
Sebab beberapa masalah timbul ketika Pemilu 2019 kemarin.
Seperti banyaknya meninggal anggota KPPS dan telatnya distribusi surat suara menjadi permasalahan besar saat Pemilu kemarin.
Maka dari itu untuk mengantisipasi pilkada 2020 mendatang agar tidak terjadi seperti Pemilu 2019, KPU adakan evaluasi di Pondok Jajak Indah Tenggarong Selasa (17/12/2019).
Evaluasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Kutai Kartanegara di Pondok Jajak Indah, Selasa (17/12/2019).
Komisioner KPU Bidang Teknis Nofand Surya Gatilah mengatakan tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui apa saja yang harus jadi evaluasi pada Pemilu 2019 silam.
Sebab KPU Kukar tidak ingin lagi menghadapi masalah ketika hari pencoblosan di pilkada tahun depan.
"Maka pada.hari ini kami minta tanggapannya untuk dijadikan catatan.
Maka hasil evaluasi kita buatkan dalam notulensi yang dikirim ke provinsi lalu dilanjutkan ke pusat," kata Nofand Surya Gatilah kepada para tamu undangan.
Beberapa permasalahan dibahas dalam evaluasi ini.
Pertama adalah telatnya pengiriman logistik menuju TPS pada Pemilu kemarin.
Kedua adalah penambahan daftar pemilih tetap yang akan ikut memilih dalam pilkada mendatang.
Selain itu akses aplikasi Sistem Pencalonan ( Silon ) mengalami kesulitan.

• Hari Ini Presiden Jokowi Dijadwalkan Pantau Lokasi IKN Baru, ke Sepaku Lewat Jalur Darat
• Menteri PUPR Akan Bebaskan Kawasan Bendungan Sepaku - Semoi, Dengan Anggaran Rp 700 Miliar
• Titik Nol IKN Belum Pasti, Enam Daerah di Sepaku yang Diprediksi Jadi Lokasi Istana Negara
Para calon DPR maupun DPRD kemarin mengalami kesulitan mengakses Silon.
Hal itu jika tidak dapat ditemukan solusinya maka akan berdampak saat mendaftarkan para calon Bupati maupun Wakil Bupati.