Presiden Jokowi Kunjungi IKN
IKN di Kaltim, Pertumbuhan Penduduk Dikhawatirkan Tak Terkendali, Jokowi: Ini Tugas Provinsi & Kota
IKN di Kaltim, Pertumbuhan Manusia Dikhawatirkan Tak Terkendali, Jokowi: Ini Tugas Provinsi dan Kota
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Rita Noor Shobah
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - IKN di Kaltim, pertumbuhan manusia dikhawatirkan tak terkendali, Jokowi: Ini tugas Pemerintah provinsi atau kota
Presiden Joko Widodo hari ini melakukan pertemuan tatap muka dengan awak media Nasional maupun lokal di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu (18/12/19).
Dalam pertemuan tersebut, terdapat 12 media lokal di Balikpapan yang terpilih langsung untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo secara ekslusif.
Di kesempatan itu, Tribunkaltim.co menjadi salah satu media yang turut diundang langsung oleh biro pers istana Presiden setelah berkoordinasi dengan Pendam Kodam VI Mulawarman.
Dalam pertemuan yang mendiskusikan terkait optimisnya rencana pemindahan Ibu Kota Negara serta pembahasan isu Nasional lainnya,
beberapa awak media lokal menanyakan langsung pada Presiden terkait pertumbuhan jumlah manusia yang dikhawatirkan tidak terkendali dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kaltim.
BACA JUGA
Presiden Joko Widodo Sebut TPA Manggar Balikpapan Terbaik, Hijau dan Tidak Bau
Presiden Jokowi Resmikan TPA Manggar, Juga Serahkan Mobil Pengangkut Sampah
Diiring Gerimis, Jokowi Datangi Desa Pemaluan PPU, Pastikan Lokasi Ibu Kota Negara Baru
3 Alasan Presiden Jokowi Optimis Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim, Sebut Nama Balikpapan
"Itu sebetulnya tugasnya Provinsi dan Kota untuk melakukan pengendalian. Baik pengendalian tata kota , pengendalian penduduknya, saya kira kalau tidak dikendalikan itu akan berkembang penduduknya," ujar Presiden Jokowi, Rabu (18/12/19).
Demikian Presiden dua periode ini menjelaskan, setiap Kota memiliki kemampuan beban dan daya dukung yang berbeda.
Maka lebih lanjut Jokowi menjelaskan pertumbuhan jumlah manusia di Provinsi Kalimantan Timur perlu dikendalikan agar tidak terjadi kepadatan penduduk.
"Ya kalau dibiarkan bisa saja kita kembali lagi seperti sebelumnya, akan memiliki kota yang sangat padat karena Pemerintah daerah tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada," beber Jokowi.
