BPS Kota Balikpapan Sosialisasi Sensus Online ke Masyarakat untuk Perbaharui Data Penduduk

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan lakukan gerakan sosialisasi sensus penduduk 2020 dengan berjalan memutari lapangan merdeka Kota Balikpapan, Minggu (5/1/20).

Gerakan ini sebagai salah satu bentuk upaya sosialisasi ke masyarakat dimana akan dilakukan proses sensus online yang akan dilaksanakan pada 15 Februari sampai 31 Maret mendatang.

Dalam kesempatannya, Umar Riyadi selaku Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Balikpapan mengatakan sensus online ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia.

"Data akan diperbarui dengan meminta keaktifan masyarakat untuk terlibat aktif di sensus penduduk. Ini kali pertama bagi indonesia dan ini babak baru, dimana BPS menggunakan teknologi digital," ujar Umar, Minggu (5/1/20).

Sementara itu, sensus online dinilainya menjadi momen yang tepat bagi bumi pertiwi untuk meningkatkan literasi digital untuk seluruh masyarakatnya.

Meski begitu, sensus tersebut tidak hanya berhenti disitu saja. Nantinya pada bulan Juli, BPS akan tetap mendatangkan para petugasnya dari pintu ke pintu untuk memastikan data yang sudah terkumpul dari sensus online.

Data tersebut akan di merger dari Dirjen Induk dan akan terlebih dahulu dicek kebenarannya secara De jure maulun De facto.

"Di 2020, petugas BPS mencoba mengkombinasi metode, dimana BPS memanfaatkan data yang sudah ada di dirjen induk atau yang kita kenal dengan data kependudukan. Data ini kemudian semuanya diakses BPS dan semuanya dimasukan ke dalam aplikasi sensus.bps.go.id," tutupnya. (m11)

Sasar Sekolah, Kampus dan OPD

DALAM rangka menyukseskan sensus kependudukan tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan adakan sosialisasi yang menyasar lapisan masyarakat di lapangan merdeka Kota Balikpapan, Minggu (5/1/20).

"Sasaran kita ada 3, yang pertama OPD, kemudian sekolah dan kampus, itu target utama kita," ujar Umar Riyadi selaku Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kota Balikpapan

Ia menambahkan ketiga target utama tersebut disasar sebab memiliki kepentingan dan dapat berpengaruh pada keberhasilan hasil sensus.

Dalam alasan utamanya, BPS menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena data sensus akan menyangkut kepentingan setiap instansi pemerintah.

"Mereka butuh data dan untuk membangunnya itu diawali dengan sensus, karena dari proses sensus ini BPS sedang membangun kerangka sampling. Hasilnya tentu akan digunakan sampai 10 tahun kedepan yaitu pada 2030," jelasnya.

Sementara, jika dalam sensus tersebut dinyatakan gagal, maka hal itu akan berpengaruh pada survey yang dilakukan dalam jangka 10 tahun kedepan.