Sikap Tegas Mahfud MD Usir Cina dari Laut Natuna, Bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP

TRIBUNKALTIM.CO - Sikap tegas Mahfud MD usir Cina dari Laut Natuna, bandingkan dengan Prabowo Subianto dan Menteri KKP.

Menkopolhukam Mahfud MD meminta Indonesia tak berdiplomasi dengan Cina soal Laut Natuna.

Berbeda dengan sikap Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto yang bersikap cool dan santai.

Pun demikian dengan Menteri KKP atau Kementrian Kelautan Perikanan yang dipimpin Edhy Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Mohamad Mahfud MD menginstruksikan aparat TNI untuk mengusir kapal asing yang masuk di laut Natuna.

Ia juga tegaskan pemerintah Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan Cina terkait persoalan tersebut.

Langkah itu dilakukan karena perairan Natuna merupakan bagian sah dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

• Susi Pudjiastuti Ungkap di Balik Ekspor Benih Lobster, Industri di Vietnam Terancam Gulung Tikar

• Susi Pudjiastuti Disebut Layak Pimpin Garuda Indonesia, Ramai Diusulkan Warganet di Twitter

• Menko Kemaritiman Luhut Respon Penghentian Penenggelaman Kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo

"Kita usir dengan segala kemampuan kita.

Kita halau kapal-kapal dan nelayan-nelayan.

Kalau mau diinternasionalkan itu multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan urusan Cina dan Indonesia.

Tidak ada itu.

Kita tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," kata Mahfud MD saat menghadiri Dies Natalis Universitas Brawijaya (UB) ke-57 di Kampus Universitas Brawijaya (UB), Minggu (5/1/2020).

Menurutnya, upaya menjaga sebuah kedaulatan negara merupakan bagian dari amanat konstitusi.

Sehingga menjaga wilayah Natuna yang sekarang banyak diterobos oleh kapal ikan asing merupakan tanggung jawab aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemilihan pendekatan di luar diplomasi sengaja dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan.

Pertama, karena perairan Natuna merupakan wilayah sah Indonesia.

Hal itu didasarkan pada konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Kedua, jika pemerintah melakukan jalur diplomasi justru dianggap mengakui bahwa perairan Natuna menjadi wilayah sengketa.

"Oleh sebab itu Indonesia menolak negosiasi, perundingan secara bilateral dengan Cina.

Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa," kata Mahfud MD.

"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ucapnya.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengaku sudah menyiapkan operasi siaga tempur untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna.

Dalam operasi itu, 600 personel TNI dan sejumlah alutsista seperti lima KRI, satu pesawat intai dan satu pesawat Boeing telah disiagakan di wilayah tersebut.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Respon Susi Pudjiastusi dan Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjawab soal isu keluar masuknya 1.000 kapal ke perairan Natuna.

Anak buah Prabowo Subianto di partai Gerindra ini menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi dengan isu yang beredar.

Pasalnya, pemerintah Indonesia selalu mendahulukan kedaulatan di atas segalanya.

"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi.

Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy Prabowo di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin 6 Januari 2020) melansir Kompas.com

Menteri KKP Edhy Prabowo menuturkan, 1.000 kapal yang terpantau itu mesti dibedakan jenisnya.

Menurut Edhy Prabowo bisa saja, kapal-kapal itu bukanlah kapal penangkap Ikan ilegal.

Sebab menurut Edhy Prabowo, perairan Natuna termasuk wilayah yang padat dan termasuk tempat lalu lalang kapal.

"Kalau 1.000 kapal kan kelihatan banyak. Banyak kapal lain yang lewat ya.

Itu kapalnya harus dilihat sebagai kapal apa dulu, kapal dagang, transportasi, atau kapal nelayan.

Kalau ribuan kapal itukan memang daerah padat, tempat lalu lalang," ucap Edhy Prabowo.

Sementara itu ia mengatakan sudah ada 3 kapal nelayan asing yang menjarah kekayaan laut Indonesia berhasil diamankan. 
Tiga kapal asing ini berhasil ditangkap dan diamankan ke pangkalan di Pontianak.

Beda Reaksi dengan Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali melontarkan pernyataan menanggapi kisruh di Laut Natuna antara pemerintah Indonesia dan Cina.

Ia menilai pemerintah Jokowi perlu bersikap tegas pada Cina yang jelas-jelas melanggar kedaulatan Indonesia.

Diketahui, kapal-kapal nelayan Cina yang dikawal coast guard mereka melakukan aktivitas ilegal di Natuna.

Pemerintah Cina lewat Kementerian Luar Negeri bahkan mengklaim kalau kapal nelayan dan coast guard tak melanggar kedaulatan Indonesia.

Susi Pudjiastuti menyebut langkah diplomatis yang diambil pemerintah kurang tepat.

Dikatakan Susi Pudjiastuti, hubungan baik Indonesia - Cina di bidang ekonomi, khususnya investasi, bukan alasan untuk bersikap tegas pada Cina.

"Pisahkan dan bedakan Pencurian Ikan dengan Investasi!. 
Bedakan pencurian Ikan dengan persahabatan antar negara," tegas Susi seperti melansir Kompas.com yang mengutip akun twitter resminya, Sabtu (4/1/2020).

Menurut pemilik maskapai Susi Air ini, apa yang dilakukan Cina dengan sengaja melindungi aktivitas penangkapan kapal nelayan mereka di Natuna jelas melanggar kedaulatan Indonesia.

Dalam hubungan bilateral Indonesia-Cina, lanjut Susi Pudjiastuti, perlu ada pemisahan tegas dengan pelanggaran kedaulatan.

Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yg melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wilayah EEZ kita diakui UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Bila dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wilayah ZEE kita.

Kenapa hal yang sama tidak bisa kita lakukan sekarang," tulis Susi Pudjiastuti.

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

• Susi Pudjiastuti Ungkap di Balik Ekspor Benih Lobster, Industri di Vietnam Terancam Gulung Tikar

• Susi Pudjiastuti Disebut Layak Pimpin Garuda Indonesia, Ramai Diusulkan Warganet di Twitter

• Menko Kemaritiman Luhut Respon Penghentian Penenggelaman Kapal Susi Pudjiastuti oleh Edhy Prabowo

Respon Menhan Prabowo Subianto

Sebelumnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui ZEE Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucap Prabowo Subianto.

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," kata Prabowo Subianto. 

(*)