Tak Ada Negosiasi Soal Perairan Natuna, Mahfud: Nenek Moyang Kita Dulu Berlayar Sampai Madagaskar  

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah China terkait persoalan kapal asing di perairan Natuna.

Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kata Mahfud MD, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.  

”Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China. Saya sebagai Menko Polhukam menyatakan tidak akan ada negosiasi dengan China,” kata Mahfud MD usai menghadiri Peringatan Dies Natalis Ke-57 Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/1/2020). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, jika Indonesia melakukan negosiasi dengan pemerintah China, maka artinya secara tidak langsung mengakui adanya sengketa antara Indonesia dan China terkait perairan Natuna.

Padahal, lanjut Mahfud MD, perairan Natuna milik Indonesia secara utuh.

”China tidak punya hak mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan China, artinya mengakui perairan itu ada sengketa. Padahal ini tidak ada sengketa dan mutlak milik Indonesia,” tegas Mahfud MD. 

Mahfud MD mengatakan, China memang memiliki riwayat konflik perbatasan dengan negara lain, tapi tidak dengan Indonesia.

”China itu membuat sembilan garis putus-putus sendiri terkait nenek moyang mereka yang sudah berlayar sampai ke berbagai negara. Nenek moyang Indonesia dulu juga berlayar sampai ke Madagaskar. Tapi kan nggak boleh begitu,” kata Mahfud MD.  

”China punya konflik perbatasan dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, Filipina. Itu konflik dengan China. Dengan Indonesia tidak pernah,” katanya.

”Nah, yang konflik China dengan negara luar juga sudah diputus pada bulan Juli tahun 2016. Dua setengah tahun yang lalu bahwa China tidak punya hak mengklaim daerah-daerah tersebut," tuturnya.  

Mahfud MD mengatakan Pemerintah Indonesia tidak membentuk tim negosiasi dengan pemerintah China terkait masalah perairan Natuna.

Indonesia akan mempertahankan kedaulatan negara, termasuk perairan Natuna. ”Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada,” ujar Mahfud MD. 

Pemerintah Indonesia sendiri tengah meningkatkan dan memperkuat patroli untuk menghalau kapal-kapal penangkap ikan asal China yang beroperasi ilegal di perairan Natuna.

"Patroli akan diperkuat, penguatan kapal-kapal kita, yang sekarang ada di wilayah lain, akan dikerahkan ke sana untuk menghalau," kata Mahfud MD.  

Mahfud MD menjelaskan, peningkatan dan penguatan patroli di perairan Natuna tersebut bukan berarti Indonesia melakukan perang dengan China. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menghalau kapal asing untuk menjaga wilayah perairan Indonesia.

"Kita tidak berperang, tetapi menghalau untuk menjaga daerah kita sendiri," kata Mahfud MD.

Cueki Provokasi

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan akan mematuhi hukum internasional dan aturan pelibatan (rule of engagement) prajurit dalam mengawal Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan prajurit-prajurit TNI tidak ingin terprovokasi dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh kapal ikan dan kapal coast guard Cina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna.

"Jadi kita tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri, sehingga kalau itu terjadi justru kita yang hsia disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi. Jadi prajurit kita melakukan tugasnya dengan rule of engagement (aturan pelibatan) yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap pada Senin (6/1/2020).

Diberitakan sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia mengirim lima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing di Perairan Natuna Kepulauan Riau.

Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal Cina.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara.

"Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar yaitu tiga KRI dan satu, pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Taibur dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Jumat (3/1/2020).

• Letak Natuna Diapit Malaysia, Berikut Sejarah Masuk Wilayah Indonesia, China Klaim dengan Dasar Ini

• Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna

• China Ganggu Kedaulatan Indonesia di Natuna, Dianggap Sengaja Menguji Prabowo hingga TNI Siap Tempur

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

Yudo mengatakan, operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara.

"Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Yudo.

Kapal China Tidak Takut

Meski TNI mulai menjalankan Operasi Siaga Tempur di Laut Natuna, kapal-kapal nelayan China ternyata sama sekali tidak takut.

Mereka masih bertahan di Laut Natuna melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut.

Kapal nelayan China itu bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard (penjaga pantai) China.

”Dari pantauan terakhir pukul 17.00 WIB, dahsboard pusat pengendalian operasinya Bakamla memantau masih ada lima Coast Guard China yang berada di perairan Natuna. Tapi dari lima Coast Guard itu hanya dua yang berada di garis yurisdiksi (ZEE) Indonesia. Yang tiga berada di luar,” kata Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Nursyawal Embun kepada Tribun, Minggu (5/1/2020) kemarin.   

Selain kapal Coast Guard China, juga ada beberapa kapal ikan China yang terpantau berada di wilayah perairan Natuna.

”Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1/2019).

Menurut Yudo, kapal-kapal China tersebut bersikukuh mereka melakukan penangkapan ikan secara legal sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.  

• China Ganggu Kedaulatan Indonesia di Natuna, Dianggap Sengaja Menguji Prabowo hingga TNI Siap Tempur

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam

TNI sendiri mulai menjalankan Operasi Siaga Tempur di Laut Natuna sejak Jumat (3/1/2020). Operasi ini dipimpin langsung oleh Yudo sebagai Pangkogabwilhan I. Dalam operasi ini TNI mengerahkan 600 personel, terdiri dari 1 Kompi TNI AD Batalyon Komposit 1 Gardapati, 1 Kompi Gabungan TNI AL terdiri dari personel Lanal Ranai, dua KRI yakni KRI Teuku Umar 385 dan KRI Tjiptadi 381, Satgas Komposit Marinir Setengar, serta 1 Kompi TNI AU (Lanud Raden Sadjad dan Satrad 212 Natuna).

”Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” kata Yudo.  

Yudo mengatakan, Operasi Siaga Tempur ini tidak memiliki batas waktu dan akan digelar sampai kapal-kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

”Fokus kami sekarang adalah menambah kekuatan TNI di sana. Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu,” katanya.  

Sampai saat ini tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif, yakni dengan memperingatkan kapal-kapal China bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.

”TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini,” ujar Yudo.

Berdasarkan pantauan TNI, saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanyalah kapal nelayan China. Kapal nelayan dari negara lain seperti Vietnam tidak berani lagi masuk ke zona tersebut.

"Kapal nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," kata Yudo.  

Di sisi lain Yudo mengatakan hubungan strategis yang sudah terjalin baik antara Indonesia dengan China harus tetap dipertahankan.

”Jangan ada oknum-oknum yang memperkeruh suasana hubungan strategis kedua negara. Jangan sampai memancing situasi menjadi memanas di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut sudah mengakui bahwa Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," ujar mantan Pangarmada I itu.  

Yudo menjelaskan, kapal Coast Guard yang berada di Laut Natuna adalah perwakilan dari pemerintah China.

Mereka sudah diberikan pemahaman terkait keberadaan mereka (kapal) di perairan Natuna.

"Kapal pemerintah Tiongkok yang sebenarnya sudah mengetahui aturan internasional dan sudah mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia," tambah dia.  

Yudo juga meminta nelayan di Natuna tak takut melaut, sebab TNI dan Bakamla akan menjaga keamanan di Laut Natuna.

”Nelayan Indonesia di perairan Natuna tidak usah resah dan terganggu atas situasi dan kondisi serta keberadaan Coast Guard dan kapal asing tersebut. Keamanan laut merupakan tugas dari TNI. Saat ini sudah tindaklanjuti oleh adanya patroli Kapal Perang Indonesia (KRI) di perairan Natuna yang menjaga wilayah kedaulatan Indonesia," ucap dia.

 Polemik laut Natuna bermula ketika China dianggap mengklaim sepihak atas laut Natuna Utara melalui Nine Dash-Line yang dikeluarkan negara itu.

Melalui peta itu, China mengklaim Laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayahnya baik darat maupun perairan.

Pada Desember 2019, kapal penjaga laut China muncul di perbatasan perairan Natuna Utara.

Posisi mereka belakangan diketahui masuk wilayah zona ekonomi eksekutif (EEZ) Indonesia secara ilegal.  

Meski TNI telah bersiaga di sana, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi polemik di laut Natuna itu dengan tenang.

Prabowo Subianto mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah memiliki sikap terkait hal ini. Ia juga memastikan akan ada solusi yang baik untuk diambil terkait tindakan China tersebut.

”Kita cool saja. Kita santai kok,” ucap Prabowo Subianto kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).  

Prabowo Subianto juga mengatakan, topik laut Natuna Utara ini menjadi salah satu bahan pembicaraanya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

• Letak Natuna Diapit Malaysia, Berikut Sejarah Masuk Wilayah Indonesia, China Klaim dengan Dasar Ini

• Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna

Ia menyebut, pemerintah akan menyelesaikan ini dengan baik-baik.

Soal kemungkinan menambah pasukan di area itu, Prabowo Subianto belum dapat memastikannya.

”Kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China negara sahabat,” ucap Prabowo Subianto.  

Tak hanya Prabowo Subianto yang menanggapi santai, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan Binsar Pandjaitan juga meminta perkara ini tak perlu dibesar-besarkan.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia memang tidak pernah mengakui klaim China.

Hanya saja, ia menyebut bila China hanya sekadar lewat di laut itu, pemerintah tidak bisa berbuat banyak.

Namun, bila ada aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan, ia memastikan hal itu tak boleh dilakukan tanpa seizin Indonesia.

”Kita tidak pernah mengakui klaim itu. Itu sederhana kok, enggak usah terlalu diributkan,” ucap Luhut Binsar Pandjaitan.   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. ”Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia,” kata Jokowi melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Sabtu (4/1/2020).  

Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.(tribun netowrk/git/sen/dod/kps)

• Letak Natuna Diapit Malaysia, Berikut Sejarah Masuk Wilayah Indonesia, China Klaim dengan Dasar Ini

• Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna

• China Ganggu Kedaulatan Indonesia di Natuna, Dianggap Sengaja Menguji Prabowo hingga TNI Siap Tempur

• VIDEO - Kapal Vietnam Tabrak KRI Tjiptadi 381 di Laut Natuna, Indonesia Ajukan Protes ke Vietnam