Tak Lagi Berkawan, PKS dan Gerindra Memanas hingga Prabowo Subianto Jadi Sasaran Soal Polemik Natuna

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengkritik sikap Menhan yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Hal itu menyusul pernyataan Prabowo Subianto saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

Saat itu, menurut dia, Prabowo Subianto menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai.

Tak sampai di sana, Prabowo Subianto juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia.

Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior.

Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif.

Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas.

Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ucap dia.

Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati.

Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.

Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.

Selain itu, untuk mengamankan perairan Natuna, akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif.

Terakhir, akan dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI Natuna.

"Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.