KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Irmanputra Sidin Singgung PDIP di Masa Lalu, Selalu Bela Hak Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO - Terkait kasus Harun Masiku, KPK gagal menggeledah kantor PDIP, Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyinggung PDI Perjuangan di masa lalu yang selalu bela hak rakyat

Setelah KPK gagal menggeledah kantor PDI Perjuangan, Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyebutkan mengenai awal berdirinya PDIP yang selalu memperjuangkan rakyat.

Bahkan di akhir penjelasannya Irman Putrasidin mengutip kisah Rasulullah yang tertulis dalam HR Muslim.

Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin dalam penjelasannya menyebut pemimpin yang mempersulit rakyatnya layak mendapat laknat dari Tuhan.

Mulanya, Irmanputra Sidin menyinggung awal berdirinya PDIP.

Dulu, PDIP disebutnya hanyalah partai biasa, tak sebesar sekarang.

• Profil Harun Masiku Sosok Dibalik Suap Komisioner KPU, Pernah jadi Timses Demokrat Sebelum ke PDIP

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Ferdinand Hutahaen : Saya Tertawa Sambil Nangis

• Haris Azhar Temukan Kejanggalan Penggeledahan DPP PDIP oleh KPK, Sikap Firli Bahuri Ini Disesalkan

• KPK Buru Hasto Kristiyanto PDIP ke PTIK, Sosok Ini Sesalkan Sikap Polisi, Sindir Kapolri Idham Aziz

"Saya pertama mengenal partai politik itu tahun 1996 peristiwa 23 Juli," ucap Irmanputra.

"Ketika itu PDI Perjuangan bukan partai besar seperti sekarang."

Irmanputra menjelaskan, PDIP dulu selalu memperjuangkan hak rakyat.

Bahkan, kala itu PDIP berani melawan penguasa.

"Tapi partai ini memperjuangkan haknya untuk melawan, memperjuangkan haknya dan berani melawan kekuasaan," ujar Irmanputra.

Kala itu, Irmanputra berharap PDIP akan terus ada dan memperjuangkan hak rakyat.

• Menohok! Abraham Samad Buka Suara Terkait Kantor PDIP Pimpinan Megawati tak Kunjung Digeledah KPK

• Soal Penggeledahan DPP PDIP, Abraham Samad Sebut KPK buat Sejarah Baru, Izin Dewas Dinilai Janggal

"Pada ketika itu 20 tahun lalu saya berpikir partai seperti ini partai yang harus hidup terus," kata dia.

"Dia harus bisa melawan kesewenang-wenangan."

Ia melanjutkan, tak ada harapan bagi rakyat bisa percaya jika partai politik tak bisa melawan kesewenang-wenangan penguasa.