Haris Azhar Temukan Kejanggalan Penggeledahan DPP PDIP oleh KPK, Sikap Firli Bahuri Ini Disesalkan

TRIBUNKALTIM.CO - Haris Azhar, aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Foundation menggungkap adanya kejanggalan dalam penggeledahan Kantor DPP PDIP atau PDI Perjuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan itu buntut dari kasus Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang menerima suap dari Politisi PDIP, Harun Masiku terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2020.

Menurut Haris Azhar, kegagalan penggeledahan kantor DPP PDIP itu sendiri merupakan sesuatu yang janggal.

"Begini yang janggal itu justru ketika geledah itu tidak kejadian," ungkap Haris seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, pada Selasa (14/1/2020).

• Nama Firli Bahuri Ketua KPK Disebut di Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Kata Eks Kapolda Sumsel

• Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Heran Soal Kritik ICW, Enggan Satu Forum dengan ICW

• Terduga Pelaku Penyerangan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Dianggap Pasang Badan, Ini Alasannya

• Anggota Jadi Pelaku Penyerang Novel Baswedan KPK, Polri Dalami Potensi Keterlibatan Jenderal Polisi

Ia lalu menyinggung alasan PDIP tidak mau digeledah seperti yang sempat diungkapkan politikusnya, Masinton Pasaribu.

Masinton Pasaribu mengatakan PDIP tidak mau digeledah dengan alasan KPK tidak membawa surat tugas.

Padahal menurutnya, hal itu hanya masalah teknis.

"Bahwa misalnya ada koleganya enggak boleh kolega ya, dari PDIP, Masinton menyebut surat kelengkapannya enggak ada dan lain-lain."

"Itu hanya teknis yang idealnya adalah harus tepat di kejadian penggeledahan itu kalau memang itu diasumsikan itu punya relasi dengan si Harun yang menggunakan identitas PDIP," jelasnya.

Jika sampai KPK berniat menggeledah kantor PDIP terkait Harun Masiku, Haris menduga bahwa kemungkinan ada kaitannya dengan seseorang dalam tubuh PDIP.

"Nah kalau sampai geledah PDIP, Harun punya relasi dengan seseorang di kantor tersebut," kata dia.