Pemerintah Jokowi - Maruf Naikkan Harga Elpiji 3 Kg, Ada Ganti untuk UMKM Termasuk Penjual Gorengan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Jokowi naikkan harga elpiji 3 Kg, ini gantinya untuk UMKM termasuk penjual gorengan.

Pemerintah di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya Maruf Amin berencana menghapus subsidi elpiji 3 kg.

Dengan pencabutan subsidi ini, otomatis harga elpiji 3 kg akan naik di pasaran.

Pemerintah berencana membagikan voucher elpiji 3 kg kepala para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini menyusul rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kg mulai pertengahan 2020.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema penyaluran elpiji 3 kg secara tertutup.

• TERUNGKAP, Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata Subang, Ini Identitas Para Korban Tewas dan Luka Berat

• Tak Tahan Dipojokkan Punya Ilmu Hitam, Teddy Bongkar Komitmen Lahir Batin dengan Lina eks Istri Sule

• Jadwal Final Indonesia Masters 2020 Minggu (19/1/2020), Derby Indonesia Ahsan/Hendra vs Marcus/Kevin

• Usai Agung Sejagat & Sunda Empire, Muncul Lagi Kesultanan Selaco di Tasikmalaya, Punya Istana Megah

"Rencananya kita akan memberikan voucher, tapi kita data dulu," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (16/1/2020).

Ia mengatakan, dengan adanya voucher tersebut, pelaku UMKM nantinya bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemberian voucher tersebut dinilai penting karena kebanyakan pelaku UMKM masih menggunakan elpiji 3 kg untuk keperluan bisnis atau untuk memasak.

"Kalau subsidi gas elpiji 3 kg dicabut, otomatis harga mahal yang artinya mereka kesulitan untuk membeli," kata Teten.

Nantinya, ucap Teten, terkait siapa saja yang berhak mendapatkan voucher akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Di sisi lain, Teten menilai pencabutan subsidi elpiji 3 kg sudah tepat.
Sebab, selama ini orang mampu pun banyak yang menggunakan elpiji 3 kg tersebut.

Sebelumnya, pemerintah akan mencabut subsidi elpiji 3 kg pada pertengahan 2020.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan uang tunai langsung ke masyarakat tidak mampu.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan elpiji 3 kilogram dengan skema tertutup kepada masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran.

Penjelasan Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pencabutan subsisi elpiji 3 kg dilakukan atas dasar efisiensi.

Selama ini, Luhut menilai subsisi elpiji 3 kg kurang efisien.

Oleh karena itu pemerintah pun melakukan evaluasi subsidi tersebut.

"Semua subsidi akan bertahap kami (pemerintah) kurangi tapi (akan) kami berikan langsung (ke masyarakat tidak mampu sesuai) kebutuhan," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Karena kelihatannya kurang efisien.

Tidak ada rencana merugikan masyarakat. Konteksnya efisiensi," sambungnya.

Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan juga tak menampik kebijakan pemerintah terkait epliji 3 kg dalam rangka menekan impor migas yang selama ini membebani neraca perdagangan Indonesia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menurunkan impor migas secara bertahap.
Belum lama ini kata Luhut Binsar pandjaitan, ia memanggil Dirut PLN untuk menanyakan kapan pembangkit-pembangkit listrik PLN menggunakan CPO.

Hal ini agar impor solar bisa ditekan.

Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Riza Annisa mengatakan, langkah pencabutan subsidi elpiji 3 kg sudah tepat.

Pasalnya, banyak masyarakat mampu masih membeli elpiji melon ini.

Riza menilai, wacana pemerintah untuk mengalihkan subsidi harga LPG 3 kg menjadi uang tunai akan meningkatkan ketepatan sasaran subsidi masyarakat miskin.

"Sehingga sebenarnya dengan peningkatan harga dianggap lebih fair, win-win solution," ujar dia dalam diskusi online, Kamis (16/1/2020).

Berdasarkan data APBN 2020, subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 50,6 triliun.

Angka ini turun dari dari 2019 yang mencapai Rp 58 triliun.

Penjelasan Kementrian ESDM

Pengurangan LPG Bersubsidi, Warga Mampu Disarankan Beli Gas Atas 3 Kg

Pemerintah mulai mengurangi penyaluran gas LPG 3 kilogram (kg) pada semester II 2020.

Selain itu, harga jual gas tersebut juga akan disesuaikan sesuai harga pasar.

"Dari agen ke pangkalan, pengecer, itu diatur HET (harga eceran tertinggi) oleh Pemda masing-masing karena jaraknya beda-beda. Makanya, harga di pengecer bisa lebih mahal dari harga di agen. Tapi nanti akan diatur," jelas Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas, Djoko Siswanto mengatakan, LPG 3 Kg tetap dijual di pasaran.

Tetapi, dia menyarankan bagi warga mampu untuk membeli gas di atas 3 Kg.

• TERUNGKAP, Penyebab Kecelakaan Bus Pariwisata Subang, Ini Identitas Para Korban Tewas dan Luka Berat

• Tak Tahan Dipojokkan Punya Ilmu Hitam, Teddy Bongkar Komitmen Lahir Batin dengan Lina eks Istri Sule

• Jadwal Final Indonesia Masters 2020 Minggu (19/1/2020), Derby Indonesia Ahsan/Hendra vs Marcus/Kevin

• Usai Agung Sejagat & Sunda Empire, Muncul Lagi Kesultanan Selaco di Tasikmalaya, Punya Istana Megah

Karena, nantinya harga gas 3 kg akan dipatok sesuai harga pasar.

Terkait pengurangan LPG bersubsidi, nantinya ada penghematan anggaran sekitar 10-30 persen.

Namun menjalankan rencana itu, pemerintah melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait, yakni PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kementerian BUMN.  (*)