Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi Inginkan Tahun 2024 Pindah Semua, Draf RUU Ibu Kota Baru Masuk Babak DPR
Presiden Jokowi ingin tahun 2024 semuanya pindah, Kementerian hingga Lembaga Negara, jadi tidak bertahap-tahap.
lihat foto
"Lagi tahap pemetaan ASN di Kementerian dan lembaga nasional," ujar Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Menurut Tjahjo Kumolo, tahap selanjutnya adalah pendataan ASN yang memasuki masa pensiun pada periode 2023 sampai 2024.
Setelah itu, data tersebut kemudian dikoordinasikan dengan sekretaris jenderal masing-masing Kementerian maupun lembaga.
"Ini untuk inventarisasi nama jabatan dan kompetensinya, yang bisa ikut tugas di ibu kota negara baru," jelas Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo menjelaskan, proses pemindahan ASN akan dilakukan sekaligus, tanpa ada tahapan satu maupun selanjutnya.
Jika nantinya kekurangan ASN di ibu kota baru, kata Tjahjo Kumolo, pemerintah dapat mengalihkan ASN daerah menjadi ASN pemerintah pusat.
"Menurut saya masih bisa mengakomodir ASN pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk jadi ASN pusat di ibu kota negara nanti."
"Yang prinsipnya kami akan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur," terangnya.
Dua Skenario
Kemenpan RB telah membahas skenario tahapan pemindahan ASN ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tribunnews, terdapat dua skenario pemindahan ASN.
Dokumen ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu humas Kemenpan RB.
"Saya hanya bisa konfirmasi bahwa (dokumen) itu benar dari Kemenpan RB," ujar humas Kemenpan RB kepada Tribunnews.com, Jumat (17/1/2020).
Dalam dokumen tersebut dijelaskan total PNS pusat yang berlokasi di Jabodetabek berjumlah 182.462 orang.
Rinciannya, 143.523 PNS dari 34 Kementerian, dan 38.939 PNS dari badan atau lembaga.
