Adian Napitupulu Terlibat Debat Panas dengan Mantan Penasehat KPK saat Bahas Soal Harun Masiku

TRIBUNKALTIM.CO - Adian Napitupulu terlibat debat panas dengan Mantan penasehat KPK saat bahas soal Harun Masiku 

Politisi PDIP Adian Napitupulu terlibat debat panas dengan Mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua .

Perdebatan tersebut terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) Selasa (28/1/2020) yang dipandu oleh Karni Ilyas

Perdebatan terjadi antara Politisi PDIP, Adian Napitupulu dengan Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua.

Hal itu terjadi saat Adian Napitupulu dengan Abdullah Hehamahua saat hadir di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (28/1/2020).

Mulanya, Adian Napitupulu menjelaskan mengapa PDIP menolak kantornya digeledah oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

• Effendi Gazali : Harun Masiku Sama dengan Korban Keraton Agung Sejagat, Begini Nasib Caleg PDIP Itu

• Harun Masiku Caleg PDIP Lenyap Ditelan Angin, Apa Kesaktiannya hingga KPK Dipermalukan?

• Di Pelarian, Harun Masiku Tak Gunakan Teknologi Sama Sekali, Alat KPK Lebih Canggih dari Densus 88

• Bahas Harun Masiku Buronan KPK, Adian Napitupulu PDIP Sindir Pelarian Nazaruddin Partai Demokrat

Adian mengatakan bahwa penggeledahan itu tidak berdasarkan kekuatan hukum karena KPK tidak membawa surat izin penggeledahan.

"Pertama kalau kita mempersoalkan datang ke PDI Perjuangan itu bukan soal apa-apa, tapi apakah dia punya kewenangan hukum yang sah."

"Dilengkapi dengan surat perintah yang tepat untuk bisa masuk dan melakukan tugas penggeladahan, tidak, sampai saat ini tidak ada," ujar Adian.

Sehinga, Adian meminta agar semua pihak jangan menggiring opini bahwa seolah-olah PDIP memang tidak mau digeledah.

"Artinya jangan kemudian kita geser persoalnya seolah kita menolak, tapi kalau tidak punya dasar yang kuat untuk masuk menggeledah, memeriksa apalagi menstastus kuokan, kita sebagai warga negara boleh menolak," lanjutnya.

Adian menegaskan bahwa semua pihak bisa menolak jika ada orang yang datang ke rumah mereka tanpa izin yang jelas, baik itu seorang petani hingga pejabat.

"Jangankan partai, kalau ada petugas datang ke rumah kita, tidak membawa surat yang pantas untuk melakukan tindakan yang diinginkan kita boleh menolak, petani boleh menolak boleh, buruh boleh menolak boleh, itu yang pertama," kata Adian.

Kemudian, Abdullah menanggapi bahwa kejadian tersebut dilakukan sebelum Pimpinan KPK diganti serta masih menggunakan undang-undang lama.

"Peristiwa pelaksanaan sebelum pimpinan baru, masih pimpinan lama, maka kemudian yang digunakan adalah Undang-Undang lama," ungkap dia.