Ada Kaitan Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Ini Sikap Jokowi
Ada kaitan soal eks caleg PDIP Harun Masiku, Yasonna Laoly copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, begini sikap Jokowi.
TRIBUNKALTIM.CO - Ada kaitan soal kasus eks Caleg PDIP Harun Masiku, Yasonna Laoly copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, begini sikap Jokowi.
Soal kasus suap eks caleg PDIP, Harun Masiku terus memanas.
Kali ini menyeret Menkumham Yasonna Laoly yang mendadak melakukan manuver mengejutkan.
Adapun Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.
Anak buah Jokowi, Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku.
"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti.
Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020) mengutip Kompas.com.
• PDIP Dapat Peringatan Keras, Soal Kasus Harun Masiku Bisa Bikin Citra Partai Pelindung Koruptor
• Analisa Voxpol Center Research, Harun Masiku Jadi Pertaruhan Elektabilitas PDIP & Arogansi Yasonna
• Mahfud MD tak Ikut Campur Urusan KPK soal Harun Masiku, Bagaimana dengan Yasonna Copot Ronny Sompie?
• Teka-teki Keberadaan Harun Masiku Caleg PDIP, Sampai Sekarang tak Terdeteksi KPK, Masih Hidup?
Bahkan Yasonna Laoly mengatakan, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dicopot dari jabatannya karena ia anggap paling bertanggung jawab atas keterlambatan informasi terkait kepulangan eks caleg PDI-P, Harun Masiku ke Indonesia.
"Tanggung jawabnya siapa yang paling apa di situ, sistemnya saya sudah berapa bulan yang lalu, bilang perbaiki sistem itu," kata Yasonna Laoly.
Pada kesempatan itu, Yasonna Laoly juga mengomentari pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan dirinya sebaiknya dicopot dari jabatan akibat kesimpangsiuran informasi soal Harun Masiku.
Yasonna Laoly mengatakan, ICW berhak menyatakan hal tersebut. Namun, kata dia, sebaiknya ICW memperhatikan faktor-faktor pemecatan seseorang dari jabatannya.
"Itu hak dia (ICW) bicara, urusan dia itu, tetapi kan lihat dulu ada enggak faktor-faktor mensrea-nya," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP yang membidangi hukum, HAM dan perundang-undangan.
Lebih lanjut, terkait Ombudsman yang menolak masuk tim bentukan Yasonna Laoly untuk menyelidiki keterlambatan informasi kepulangan Harun Masiku, Yasonna Laoly tak ambil pusing.
"Urusan dia. Pokoknya itu urusan dia. itu bukan urusan saya," ucap dia.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Muhammad Isnur berharap Presiden Joko Widodo dapat turun tangan untuk menyelesaikan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Karena itu skandal besar," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).
Bahkan, menurut Isnur, ada dugaan bahwa pencopotan Ronny Sompie terkait kasus Harun Masiku.
"Jelas itu sangat berkaitan," ucap Isnur.
Dugaan itu yang membuat Isnur dan aktivis antikorupsi berharap Presiden Jokowi segera mencopot Yasonna Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham.
Isnur memaparkan, Yasonna Laoly sebelumnya datang pada konferensi pers yang diselenggarakan PDIP terkait pembentukan tim hukum atas pengusutan kasus dugaan suap yang dilakukan eks caleg PDIP, Harun Masiku.
Dalam konferensi pers itu PDIP mempertanyakan langkah yang dilakukan KPK saat berupaya mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, untuk memasang garis KPK atau KPK line.
Kedatangan Yasonna Laoly, sebut dia, tak hanya berpotensi melanggar etika, tetapi juga berpotensi pidana.
"Kami sudah melaporkan dugaan tindak pidana obstruction of justice ke KPK. Ini bukan sekedar dugaan pelanggaran etik atau tata negara, tapi juga dugaan tindak pidana," ujarnya.
Sikap Jokowi
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut, Presiden Jokowi tidak akan mencampuri langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mencopot Ronny Sompie dari Dirjen Imigrasi.
Menurut Fadjroel Rachman, Yasonna Laoly sebagai menteri memang memiliki hak untuk mencopot jajaran di bawahnya.
Langkah tersebut tak harus melalui persetujuan presiden.
"Sepanjang itu adalah menjadi hak dari kementerian teknis, itu beliau (presiden) tidak akan mencampuri," kata Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Fadjroel juga menyebut Presiden Jokowi tidak akan turun tangan jika tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan anak buahnya.
Ia menilai, langkah Yasonna Laoly yang mencopot Ronny Sompie tak melanggar aturan.
"Sepanjang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan presiden biasanya akan berdiri teguh didalam menjaga hukum positif," ujar Fadjroel Rachman.
Yasonna Laoly mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi.
Hal itu dilakukan tak lama setelah Ronny Sompie meralat informasi soal keberadaan eks caleg PDIP yang juga buron KPK Harun Masiku.
Ronny Sompie dan Yasonna Laoly sebelumnya menyebut Harun Masiku berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.
Namun belakangan, Ronny Sompie mengakui bahwa Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan.
• Teka-teki Keberadaan Harun Masiku Caleg PDIP, Sampai Sekarang tak Terdeteksi KPK, Masih Hidup?
• Refly Harun Bongkar Harun Masiku, Sampai Megawati - Hasto Kristiyanto PDIP Teken Surat Ini Langsung
• Anak Buah SBY Sebut Yasonna Laoly Tumbalkan Dirjen Imigrasi Jenderal Polisi, Demi Harun Masiku
• Gara-gara Harun Masiku, Pengamat Sebut PDIP Bisa Gigit Jari di Pemilu Mendatang, Begini Analisanya
Lantas Yasonna Laoly membentuk tim independen yang menyelidiki kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.
Yasonna Laoly yang juga pengurus PDIP ini beralasan mencopot Ronny Sompie agar memudahkan penyelidikan dan menghindari konflik kepentingan.
Presiden Jokowi enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie ini.
Presiden Jokowi meminta pencopotan tersebut ditanyakan ke Yasonna Laoly selaku pihak yang mencopot.
"Itu tanya ke Menkumham," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).
(*)