100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Kebijakan Sejumah Menteri dari Parpol jadi Sorotan

TRIBUNKALTIM.CO - 100 Hari Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, kebijakan sejumah menteri dari parpol jadi sorotan .

Sejak resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi - Maruf Amin sudah 100 hari memimpin .

Selama masa pemerintahan 100 hari itu sejumlah pro dan kontra mewarnai kebijakan yang dikeluarkan para menteri Jokowi - Maruf Amin  

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memerintah selama 100 hari.

Dalam kurun waktu itu, banyak hal yang sudah dilakukan Jokowi dan para menterinya.

Sejumlah nama menteri pun membetot perhatian publik dan jadi bahan perbincangan di media sosial karena kebijakan maupun karena langkah politiknya, termasuk mereka yang menjadi menteri dengan kendaraan partai politik.

• Diminta Klarifikasi RI 1 Tak Paham Pancasila, Rocky Gerung Malah Pertegas Tuduhan, Kalimatnya Berani

• Versi Rocky Gerung, BPJS Gratis dan Lahan Tak Dirampas Andai Presiden Paham Pancasila, PDIP Meradang

• Bukan Cuma Tak Paham Pancasila, Tuduhan Rocky Gerung ke Jokowi dan Ahok BTP Ini Juga Tak Kalah Pedas

• Nasib Fadjroel Rachman Usai Senyum & Malah Nostalgia saat Rocky Gerung Tuduh RI 1, Fungsinya Disorot

Seperi diketahui, dari 34 menteri Jokowi, 16 di antaranya datang dari kalangan partai politik.

PDI-P menyumbang menteri paling banyak dengan jumlah empat orang. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmavati.

Selanjutnya dari Golkar adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Kemudian dari Nasdem adalah Menteri Pertanian Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate.

Berikutnya dari PKB adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.