Prabowo Subianto Sebut tak Masalah Pulangkan WNI eks ISIS tapi Ada Protokolnya, Jokowi: Tidak

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan tidak ada masalah dengan memulangkan WNI eks ISIS namun protokol harus dijalankan, Jokowi : tidak

Editor: Amalia Husnul A
Tribunnews/HO/Agus Soeparto
Presiden Joko Widodo (kiri) bersalaman dengan Menteri Pertahanan ( Menhan ) Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Gedung Agung, Kota Yogyakarta, Rabu (1/1/2020). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan tidak ada masalah dengan memulangkan WNI eks ISIS namun protokol harus dijalankan, Jokowi : tidak. 

Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Prabowo menjelaskan, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat.

Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," jelas Prabowo.

Menhan Prabowo Subianto di Lanud Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Rabu (5/2/2020).
Menhan Prabowo Subianto di Lanud Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Rabu (5/2/2020). (TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI)

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan secara matang.

Menurutnya, jika tak ditangani secara serius, akan menimbulkan sebuah masalah baru.

"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya.

Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Mardani menyebut, pemulangan WNI eks ISIS tersebut tak hanya sekadar masalah agama.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan karantina yang meliputi aspek ideologi, ekonomi, hingga politik.

"Harus multi-disiplin.

Ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagaman mereka harus melibatkan MUI, juga melibatkan teman, tenaga kerja, koperasi."

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada.

Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," jelas Mardani.

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Senada dengan Mardani, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meminta rencana pemulangan dari 600 WNI tersebut harus dikaji sesuai prosedur.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved