Sudah Seminggu Warga RT 17 dan 18 Desa Mulawarman Mengungsi, Dugaan HMI Blasting Tambang Batu Bara

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Warga Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara ( Kukar ) Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam berupa batu bara di dalamnya.

Namun warga desa tersebut tidak mendapatkan berkah dari hasil alam tersebut.

Demikian disampaikan oleh Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kukar Muhammad Kaisar kepada Tribunkaltim.co

Justru mereka harus terkena dampak dari aktifitas penambangan Batubara yang ada di wilayah tersebut.

Informasi yang didapat dari HMI Cabang Kutai Kartanegara mengatakan 68 Kepala Keluarga (KK) mengungsi.

"Mengungsi dari RT 17 dan 18," ucap Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Kukar Muhammad Kaisar, Minggu (16/2/2020).

Baca Juga:

• NEWS VIDEO Ria Ricis Youtuber Ternama Bakal ke Balikpapan Kalimantan Timur

• Youtuber Ria Ricis Sambangi Plaza Balikpapan, Ngobrol Soal Film Ini, Catat Jadwal Kedatangannya

• Ibu Kota Baru di Kalimantan Adopsi One River One Management, Bappenas Sebut Keterpaduan Hulu Hilir

Dari informasi salah satu warga bernama Ayad mengatakan warga disini sudah mengungsi beberapa hari yang lalu.

Hal ini dikarenakan aktifitas blasting atau pembongkaran lahan untuk mengeluarkan Batubara dari dalam bumi. Akibatnya debu berhamburan dan warga harus mengungsi.

Selama beberapa hari ini ia mengaku mendapatkan bantuan berupa sembako.

Hanya saja ia berharap perusahaan tambang memberikan hati Kepada masyarakat sekitar.

Ia juga berharap pemerintah agar mau merespon kejadian ini.

"Kami menaruh harapan besar kepada pemkab Kukar khususnya pak bupati agar sesegera mungkin memberikan kepastian kepada warga yang ngungsi," ucap Ayad.

Sesuai peraturan AMDAL ntuk membuka lahan khususnya tambang harusnya berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman warga.

Baca Juga:

• Sesumbar Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

• Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kaltim

• Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kaltim

• Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Negara, Permintaan Properti Ternyata Belum Signifikan

Hanya saja yang terjadi di lapangan perusahaan tambang melakukan blasting berjarak 20 sampai 30 meter.

"Yang bikin khawatir lagi aktifitas blasting dari perusahaan bergetar sampai ke rumah warga, sehingga berdampak pada pergeseran pintu rumah warga yang tidak bisa ditutup kembali," ucapnya.

Selain itu anak-anak usia balita mengalami batuk selama kejadian tersebut. 

Sampai berita ini diturunkan, pihak Tribunkaltim.co masih menunggu jawaban versi dari perusahaan pertambangan batu bara dan pemerintah setempat, Pemkab Kukar. 

Tuntutan Elemen HMI Kukar

Berikut Beberapa Poin Permintaan HMI ke Pemkab Kukar Terkait Nasib Warga Desa Mulawarman Tenggarong Seberang.

Warga RT 17 dan 18 desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong harus mengalah.

Hal tersebut dikarenakan aktifitas penambangan yang berada di dekat kawasan pemukiman kedua RT tersebut.

Melirik hal ini membuat HMI Kutai Kartanegara menanggapi permasalahan tersebut.

Melalui Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Kukar Muhammad Kaisar, Minggu (16/2/2020) mengatakan pemerintah harus cepat merespon terkait permasalahan tersebut.

Sebab aktifitas blasting tambang itu membuat warga harus mengungsi ke Balai Pertemuan Umum selama lebih dari seminggu ini.

Baca Juga:

• Agenda Valentine Day di Plaza Balikpapan, Meet and Greet Ria Ricis Sampai Food dan Kids Festival

• 14 Februari Ria Ricis di Plaza Balikpapan, Ngobrol Aku Tahu Kapan Kamu Mati, Film Indonesia Terbaru

• Bendungan Sepaku Penajam Jamin Pasokan Air Bersih, Siasat Musim Kemarau di Lokasi Ibu Kota Baru

Muhammad Kaisar mengatakan ada beberapa poin yang diinginkan HMI kepada pemerintah.

Pertama pihaknya mendesak agar dinas ESDM dan Lingkungan Hidup dibekukan. Sebab ia melihat kinerja dari kedua dinas ini tidak memiliki dampak terhadap lingkungan khususnya seputar tambang.

"Karena kami anggap dinas tersebut tidak punya taring lagi untuk mengeksekusi perusahaan tambang yang melanggar aturan Amdal," ucap Kaisar.

Kedua, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera merespon terhadap permasalahan tersebut. "Sesegera mungkin bertemu dengan warga untuk memberikan kepastian perlindungan dan nasib mereka kedepannya," ucapnya.

Kemudian pihaknya juga mendesak pemerintah Kukar mencabut izin tambang perusahaan tersebut. Selama ini pihaknya menganggap pemerintah terkesan cuci tangan jika ada permasalahan tambang.

Terakhir ia meminta kepada pemkab kukar untuk mencabut izin tambang perusahaan tambang yang tidak menataati Amdal.

"Pemerintah terkesan cuci tangan dengan dalil kewenangan pencabutan izin ada di Pemprov. Jika memang seperti itu kami mendorong pemkab kukar agar merekomendasikan ke pemprov kaltim untuk mencabut seluruh Izin yang melanggar Aturan Amdal yang menjadi kewenangannya,"ucapnya. 

(Tribunkaltim.co/Jinok)