Gegara Revitalisasi, Seniman Minta DPR RI Beri Sanksi ke Anies Baswedan, Bukan Monas atau Formula E

Kami sudah rinci satu per satu.

Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies Baswedan pada profit itu menyesatkan.

Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.
"Ini yang buat saya menyesatkan. Dan kalau ini berlaku di Jakarta, akan berlaku di pusat kesenian daerah lainnya.

Bahwa seni dan budaya itu beban bagi pemda," kata Panca.

Panca mengaku DPR RI merupakan harapan terakhir Forum Seniman Peduli TIM.

Ia berharap DPR mampu mengakomodasi aspirasi mereka mengenai Revitalisasi TIM.

Menurutnya, bahkan lebih baik jika Revitalisasi TIM dihentikan sebelum para seniman bisa berbicara dengan pihak terkait.

"Kalau sudah Komisi X nggak ada hasilnya, saya lapor sama siapa?
Mahathir Mohammad apa?

Saya berharap ada solusi itu, dihentikan sebelum kita bicara.
Kita pemangku kepentingan, Pak, dia juga.

Pemerintah penyelenggara negara, cq, artinya yang diutamakan.
Tapi kami, seni dan budaya, itu juga penyelenggara negara, sama dengan agamawan, akademisi," ujar Panca.

Polemik pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat memang belakangan santer dipermasalahkan.

Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika diRevitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.

Polemik ini berujung pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk Revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk Revitalisasi TIM.
Sebelumnya Anies Baswedan menanggapi berbagai kritikan dari seniman maupun anggota DPRD DKI Jakarta hingga publik dilayangkan karena adanya rencana pembangunan hotel bintang lima di kawasan budaya tersebut.