Kabar Gembira, Biaya Sertifikat Tanah Hanya Rp 150 Ribu, Ada yang Minta Lebih dari Itu Laporkan!

Kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Timur ( Kaltim ) dan Kalimantan Utara ( Kaltara ) yang ingin membuat sertifikat tanah. Biaya hanya Rp 150 ribu

Tribunkaltim.co, Purnomo Susanto
Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil ) ATR/BPN Kaltim, Asnaedi 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kabar baik bagi masyarakat Kalimantan Timur ( Kaltim ) dan Kalimantan Utara ( Kaltara ) yang ingin membuat sertifikat tanah. Biaya pembuatan hanya Rp 150 ribu.

Ketentuan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) dalam program percepatan reformasi agraria.

Kepala Kantor Wilayah ( Kakanwil ) ATR/BPN Kaltim, Asnaedi mengungkapkan, bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah hanya perlu menyiapkan dana sebesar Rp 150 ribu.

“Itu untuk program percepatan reforma agraria yang murni pembiayaan dari pemerintah pusat. Jadi, masyarakat hanya perlu membayar Rp 150 ribu saja,” ujarnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (20/2/2020), di Hotel Selyca Mulia Samarinda.

“Uang itupun sebenarnya bukan untuk kepentingan di pemerintahan. Itu untuk kepentingan pembelian patok tanah, membuat surat pernyataan maupun pembelian materai. Kalau sudah ada di tangan kami semuanya tidak ada biaya,” lanjutnya. 

Kesepakatan pembayaran oleh masyarakat inipun, tutur Asnaedi, merupakan kesepakatan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Menteri Keuangan ( Menkeu ) dan Menteri ATR/BPN.

Baca Juga:

Firasat Seorang Ibu, Ashraf Sinclair Suami BCL Diminta Nikmati Hidup di Usia 40 Sebelum Hal Ini Tiba

Bos Fintech Greensill dan Eks Perdana Menteri Tony Blair Disebut akan Investasi di Ibu Kota Baru

Hasil Liga Champions, Tanpa Penyerang Utama, Tottenham Tumbang di Markas Sendiri atas RB Leipzig

Geoffrey Castillion Cedera saat Lawan PSS Sleman, Pelatih Persib Minta Bobotoh tak Perlu Panik

“Ada dua pembiayaan, selain dibiayai pemerintah pusat program ini juga dibiayai oleh World Bank. Untuk pengurusan sertifikat dibiayai oleh World Bank seluruhnya,” tegasnya.

Pembayaran pun, tidak boleh lebih dari Rp 150 ribu. Apabila ditemukan, atau ada masyarakat yang dimintai oleh petugas di lapangan lebih dari nilai tersebut dapat langsung melaporkan kepada Kanwil ATR/BPN Kaltim.

“Langsung laporkan kepada kami. Kami menyediakan website khusus untuk menerima laporan dari masyarakat kalau diminta petugas lebih dari ketentuan. Ada lapor.com dan atrbpn.go.id. Semua laporan langsung kita respon,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved