Breaking News

Ibu Kota Baru

Jelang Tony Blair dan Bos Softbank Temui Jokowi, Sofyan Djalil: Status Lahan Ibu Kota Baru Rampung

Keberadaan lahan ibu kota baru Negara Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tidak masalah.

Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
CPNS 2019 - Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Keberadaan lahan ibu kota baru Negara Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tidak ada lagi persoalan. 

Kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah bisa dikatakan positif. 

Tidak perlu lagi ada kekhawatiran soal rencana membangun di lahan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur

Demikian disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil.

Dia menjelaskan status lahan inti seluas 256.000 hektar untuk Ibu Kota Negara ( IKN ) baru sudah selesai.

"Lahan yang inti itu adalah kawasan hutan yang sudah dilepaskan status Hutan Tanaman Industri oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Jadi nggak ada masalah," katanya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca Juga:

Usai Menjalankan Misi Ini, 3 Pesawat Tempur F-16 Tinggalkan Kota Balikpapan Kalimantan Timur

Agenda Plaza Balikpapan Jumat 21 Februari, Choco and Dessert Market, Lezatnya Kuliner Coklat Dessert

Balikpapan Penyangga Ibu Kota Negara, Pengusaha Malaysia Mulai Lirik Investasi Pertanian Perikanan

Menara di Belakang Perumahan Jokowi Pesona Bukit Batuah Balikpapan Nyaris Ambruk, Warga Khawatir

Pada tahap awal, pembangunan ibu kota baru yang direncanakan mulai semester II 2020, akan menggunakan lahan seluas 6.000 hektar. Sementara, untuk pengembangan kawasan IKN dibangun di tanah milik negara yang saat ini masih berbentuk hutan.

Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara yang baru akan dimulai pertengahan tahun 2020.

"Kalau di jadwal kami, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Danis. Pembangunan tahap awal ini, lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar.

"Sekitar uang muka, Rp 500 miliar. Tapi, tergantung besaran nilai kontraknya. Intinya pembangunannya bersumber dari APBN, ya memang harus APBN. Tapi, ada juga yang bersumber non APBN," katanya.

Temui Presiden Jokowi

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat respon dari tokoh dunia. 

Yakni dari Masayoshi Son dan Tony Blair

Dikabarkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Jokowi bahas soal ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, para investor untuk Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

Yaitu CEO Softbank, Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Anthony Charles Lynton Blair dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan.

Baca Juga:

 Bos Fintech Greensill dan Eks Perdana Menteri Tony Blair Disebut akan Investasi di Ibu Kota Baru

 Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 20 Februari 2020, Virgo Dapat Banyak Pujian, Pisces Korbankan Perasaan

 Tangis Aming Pecah Ingat Bisikan BCL tentang Ashraf Sinclair di Rumah Duka, Ibunda Noah Minta Dijaga

 Agenda di Plaza Balikpapan Akhir Februari 2020, Konser Alzera Geny Netriana Sampai Kelas Memasak

"Nanti tanggal 28 Februari kita berharap nanti Masayoshi datang menghadap presiden bersama Tony Blair," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Sementara, hasil dari pertemuan hari ini di Kemenko Maritim dan Investasi soal ibu kota negara baru, tim yang dipimpin oleh Menteri PPN Suharso Monoarfa pekan depan akan melaporkan juga kepada Jokowi.

Namun, tak disebutkan secara detail kesimpulan hasil rapat koordinasi hari ini.

"Tadi kami rapat itu dari tim untuk mendengarkan laporan dari Pak Bappenas, penugasan 10 hari yang lalu untuk membuat nanti laporan ke presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Baca Juga:

 Wagub Kaltim Beberkan Ibu Kota Negara Tidak akan Bermanfaat Jika Warganya Tidak Dibekali Hal Ini

 Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Viral Apartemen Borneo Bay City, Begini Tanggapan Kementerian ATR

 Tatap Ibu Kota Baru, Borneo Bay City Plaza Balikpapan Bakal Bangun Taman Besar, Target Rampung 2021

Kepala Negara mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Bahkan, pendanaan IKN juga melibatkan BUMN serta skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sekadar diketahui, selain Uni Arab Emirat (UAE) yang tertarik berinvestasi untuk pengembangan ibu kota baru, Hungaria juga menyatakan minatnya. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, ketertarikan Hungaria tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Viktor Orbán.

"Mereka menyampaikan ketertarikannya ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Kami sepakat untuk membentuk Hungary Indonesia Investment Fund," ungkap Basuki, Minggu (19/1/2020).

Kerja sama Hungaria-Indonesia ini, imbuh Basuki, untuk pengembangan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, dan pengolahan sampah.

Total nilai komitmen investasi Pemerintah Hungaria di IKN adalah senilai 1 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 13,6 triliun.

Dikabarkan akan Investasi di Ibu Kota Negara Indonesia

Proses menuju pembentukan ibu kota baru Republik Indonesia terus dimatangkan. Satu di antaranya soal iklim investasi di Ibu Kota Negara.

Upaya untuk mewujudkan, pemerintah pusat pun melibatkan banyak pihak termasuk dari pihak kalangan luar negeri. 

Penetapan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun kemudian menjadi daya tarik bagi para investor. 

Kali ini dikabarkan tokoh dunia pun dikabarkan berminat untuk tanamkan investasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur

Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) yang baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimanta Timur, diklaim ikut menarik minat orang-orang kaya di dunia untuk berinvestasi di ibu kota baru.

Di antaranya yang disebut akan masuk adalah bos Softbank Group Corp, Masayoshi Son.  

Baca Juga:

 Sesumbar Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

 Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kalimantan Timur

 Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kalimantan Timur

Ini Softbank Corp selama ini dikenal sebagai perusahaan investasi dan telekomunikasi besar di Jepang.

Ada juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan bos perusahaan fintech, Greensill.

Menko  Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap para miliarder itu menanamkan modalnya di calon ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Nanti tanggal 28 (Februari), kita berharap Masayoshi datang menghadap Presiden (Jokowi), bersama Tony Blair dan Greensill, ya dia mau investasi," ujar Luhut di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Kendati demikian, Luhut belum bisa menyampaikan para miliarder ini akan berinvestasi pada bidang apa.

Dia bilang mereka tertarik mengucurkan modalnya di Kalimantan Timur. "Ya komitmen dia ada, mau tahu aja," ujar Luhut.

Sebelumnya, Bappenas menyebut ada delapan negara yang melirik kawasan Kalimantan Timur untuk berinvestasi karena relokasi IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Ternyata menarik minat sejumlah negara untuk menanamkan modalnya.

Negara-negara tersebut meliputi Inggris, Amerika Serikat (AS), China, Singapura, Jerman, Denmark, Italia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun tawaran kucuran dana ini harus dipertimbangkan secara bijak oleh pemerintah agar menguntungkan kedua belah pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai acara Dialog Nasional VI terkait Pemindahan Ibu Kota Negara bertajuk 'Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan'.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian terhadap skema yang ditawarkan.

"Kita harus lihat skema yang mereka tawarkan, (harus) baik untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan kita," ujar Suharso, di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) sore.

Suharso menegaskan bahwa tentunya jika kelak kerja sama dalam bidang investasi ini terealisasi, diharapkan tidak merugikan salah satu pihak.

"Jangan sampai kita menawarkan sesuatu yang tidak proper untuk mereka, nanti mereka kecewa, kita juga ikut kecewa," kata Suharso.

Untuk merealisasikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini membutuhkan lahan seluas 256.000 hektar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bos Softbank dan Tony Blair Akan Bertemu Jokowi Bahas Ibu Kota Baru", https://money.kompas.com/read/2020/02/20/050300826/bos-softbank-dan-tony-blair-akan-bertemu-jokowi-bahas-ibu-kota-baru?page=all.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Status Lahan Ibu Kota Baru Sudah Rampung", https://money.kompas.com/read/2020/02/20/073000926/status-lahan-ibu-kota-baru-sudah-rampung.
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Bambang P. Jatmiko

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved