Pilkada Bontang

KPU Pastikan Tak Ada Pasangan Calon Walikota & Wawali Independen di Pilkada Bontang 2020

KPU Bontang memastikan tidak ada pasangan calon independen berlaga di Pilkada Bontang 2020.

HO KPU Bontang
Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita. 

"Sehingga pada pesta Demokrasi Tahun 2020 ini, bisa dipastikan peserta pemilihan tanpa pasangan calon perseorangan," ujarnya.

Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita.
Penyerahan salinan Berita Acara (BA) KPU Kota Bontang terkait berakhirnya masa Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Paslon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 kepada Bawaslu, Senin (24/2/2020) 00.05 Wita. (HO KPU Bontang)

BACA JUGA

Bicara di FGD Tambang, Seno Aji: Harus Ada Payung Hukum Atasi Masalah Pertambangan di Kaltim

Pawai Budaya Berbagai Etnis Ramaikan HUT ke123 Kota Balikpapan Sedot Ribuan Penonton,Ini Keseruannya

Masyarakat Singgung Jalanan Macet di Samarinda, Dishub Minta Pengguna Jalan Taati Rambu Lalulintas

Komisi II DPRD Kunjungi Kantor Perwakilan Kaltim di Jakarta, Hampir Setiap Pekan Mess Penuh Tamu

Dapat Rekomendasi PDIP dan PKB Untuk Berlaga di Pilkada Bontang, Adi Darma : Tak Ada Mahar Politik

Sementara itu diberitakan sebelumnya, bakal calon Walikota di Pilkada Bontang Adi Darma baru saja mendapat rekomendasi dari PDIP.

Sebelumnya, PKB  juga memberikan rekomendasi kepada dirinya yang berniat maju berpasangan dengan Basri Rase.

Praktis pasangan Adi-Basri dapat melenggang mulus ke arena kontestasi Pilkada 2020 di Bontang.

Saat disinggung tentang mahar politik, Adi menepis hal tersebut. "Tak ada mahar politik," tegasnya.

Kendati demikian, partai politik yang memberikan rekomendasi, menanyakan kesiapan ongkos politik menghadapi Pilkada. Bagi Adi Darma, hal itu wajar dalam pertarungan politik.

"Semua dalam rangka kaitan persiapan operasional di lapangan. Harus ada ongkos politik.

Misalnya saksi, siapa yang bayar? masa partai yang bayar. Kandidat harus punya (uang) untuk bayar saksi, kemudian sosialisi dan kampanye," ungkapnya.

Ia memastikan tak ada mahar politik untuk membeli tanda tangan pengurus pusat partai politik yang telah memberikan rekomendasi kepada dirinya,  PKB dan PDIP.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved