Anggota DPR RI Ini, Beber Dua Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) semakin menunjukkan titik terang.

Terbukti dengan tinjauan Presiden Indonesia Joko Widodo ( Jokowi ) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur belum lama ini.

Juga Rancangan Undang-Undang yang tengah digodok dan direncanakan diamandemen sebelum pembangunan infrastruktur IKN pertengahan tahun 2020.

Pemindahan IKN rencananya dimulai tahun 2024.

Sejumlah lembaga dan badan pemerintahan akan dipindahkan ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Rencananya, sejumlah lembaga dan badan pemerintahan yang akan dipindahkan meliputi istana dan lembaga eksekutif, kantor dan perumahan lembaga legislatif, kantor dan perumahan lembaga yudikatif, kepolisian, angkatan bersenjata.

Serta lapisan pertahanan, bank sentral dan perbankan utama, perwakilan negara atau kedutaan besar, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan masih banyak lainnya.

BACA JUGA:

• Balikpapan Dinilai Ideal Kembangkan Pendidikan Vokasi di Kaltim Untuk Sambut Ibu Kota Negara

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menuturkan, ada dua skenario pemindahan pusat pemerintahan baru.

“Skenario pemindahan IKN itu ada dua. Skenario satu itu pindah semua, yakni ada sebanyak 182.462 aparatur sipil negara (ASN). Kemudian skenario dua itu pindah sebagian atau hanya 118.513 ASN,” katanya di Balikpapan.