Agar Sukses Kerjakan UN 2020, Gubernur Kaltara Bocorkan Tips 3S Ini Kepada Para Siswa

“Untuk jumlah total soal UN, biasanya 40 hingga 50 butir soal,” ungkapnya. Untuk pengawasan selama UN berlangsung, menggunakan sistem silang atau guru dari sekolah lain yang mengawasi.

Mengulas balik, Teguh juga membeberkan persiapan akhir jelang UN 2020.

“Untuk persiapan pelaksanaan UN di Kaltara, sudah mencapai 99 persen. Indikatornya dilihat dari telah dilaksanakannya sosialisasi UN 2020, simulasi pelaksanaan UN, rapat koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan UN 2020. Juga sudah dilakukan pengecekan sarana komputer dan genset untuk pelaksanaannya nanti,” ulas Teguh.

Teguh pun memastikan bahwa UN 2020 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 100 persen menggunakan pola UNBK. Sementara untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) yang belum tercover jaringan internet, UN-nya tetap menggunakan pola UNBK dengan sistem offline.

“Tentunya, dilihat dulu fasilitas utama UNBK itu, yakni komputer. Kalau memadai, sekolah penyelenggara UNBK akan melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal UN. Disini, petugas akan membawa server untuk mensinkronkan atau mengunduh soal UN di wilayah yang terlayani jaringan internet,” urainya.

Mengenai hal ini, Disdikbud Kaltara berharap sekolah penyelenggara UN dari wilayah yang belum terlayani jaringan internet agar pihak berwenang dapat mendahulukan petugas sekolah tersebut melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal UN.

Guna mematangkan pelaksanaan UN 2020, Disdikbud juga tengah melaksanakan gladi bersih pelaksanaan UNBK.

Dimulai dari kegiatan batas pemasukan data infrastruktur dan peserta, batas pengaturan sesi ujian, penyiapan data di pusat, sinkronisasi hingga teori ujian assesmen kompetensi minimal (AKM). “Gladi bersih dilaksanakan mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2020,” tuturnya.

Dikabarkan juga oleh Teguh, tahun ini bisa jadi adalah pelaksanaan UN terakhir. Ini merujuk pada pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa mulai 2021, UN akan diganti dengan sistem baru.

“Sistemnya, assesment atau penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Tapi, Disdikbud masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendikbud terkait hal ini,” tutupnya.(adv/humas)