Jadi Kandidat Bos Ibu Kota Negara Baru, Sandiaga Uno Minta Rekam Jejak Ahok di Pertamina Disorot

TRIBUNKALTIM.CO - Jadi kandidat Bos Ibu Kota Negara Baru, Sandiaga Uno minta rekam jejak Ahok di Pertamina disorot.

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali diperbincangkan setelah Presiden Jokowi menyebutnya sebagai kandidat pemimpin di Ibu Kota Negara yang baru.

Sandiaga Uno pun angkat bicara mengenai ide Presiden Jokowi menunjuk Ahok lantaran baru saja mengemban jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 4 kandidat yang akan menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru.

Salah satunya adalah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

• Polemik Ahok Soal Kepala Ibu Kota Negara Baru, dari Singgung Pertamina hingga Dukungan Cak Imin

• Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, Masa Lalu Basuki Tjahaja Purnama Diungkit Kembali

Merespons hal tersebut, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, saat ini Ahok sudah memiliki tugas penting sebagai seorang Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya, kinerja Ahok sebagai Komut perlu diperhitungkan terlebih dahulu.

"Bukannya Pak Ahok baru jadi Komut Pertamina?

Tugasnya berat Pak Ahok kita cek dulu nih gimana hasil rekam jejaknya dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Sandiaga menyoroti pentingnya peranan Ahok untuk memperbaiki kinerja sektor migas nasional melalui Pertamina.

Sandiaga Uno berharap Ahok bisa menghapusa mafia migas, meningkatkan transparansi Pertamina, mendorong produksi migas, mengurangi impor migas dan mengurangi defisit perdagangan migas.

Kendati demikian, Sandiaga Uno menekankan bahwa penunjukan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ibu Kota Negara ini penting harus dilakukan segera, karena ini sudah menjadi keputusan Presiden dan siapapun yang nanti ditunjuk punya tugas yang berat," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi beharap siapapun nantinya yang terpilih sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru mampu merealisasikan visi pemerintah, yakni mendorong pemerataan ekonomi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut sudah ada 4 calon kandidat pemimpin ibu kota baru.

Selain Ahok, tiga calon pemimpin ibu kota baru lainnya yakni Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah Badan Otorita.

Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

• DAMRI Samarinda Sambut Pemindahan Ibu Kota Negara, Buat Gebrakan Ingin Tambah Rute Baru

• Ahok Bakal Kembali Jadi Gubernur DKI Ibu Kota Negara? Sosok Ini Menjelaskan, Ali Ngabalin Memuji

Ditolak Mujahid 212

Alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 menolak keras Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara.

Hal itu disampaikan oleh ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis.

Damai membeberkan alasan kenapa pihaknya menolak Ahok menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara.

Ia menyinggung soal rekam jejak dan kepribadian Ahok yang disebutnya kurang baik.

Mereka menyatakan penolakannnya secara tegas.

Diungkapkan Damai, Ahok merupakan seseorang yang memiliki banyak masalah.

Ia bahkan menyebut kasus yang menyeret Ahok.

Masa lalu Ahok pun turut disinggungnya.

Termasuk saat Ahok menjadi wakil gubernur serta gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan.

Massa aksi 212 Jumat 21 Februari 2020 (Wartakotalive/Joko Supriyanto)

Hal itulah yang menjadi alasan kenapa Mujahid 212 menolak secara tegas.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok,

maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas.

Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya, dikutip Warta Kota dari Tribunnews.com.

• Polemik Ahok Soal Kepala Ibu Kota Negara Baru, dari Singgung Pertamina hingga Dukungan Cak Imin

• Mujahid 212 Tolak Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, Masa Lalu Basuki Tjahaja Purnama Diungkit Kembali

"Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gubernur DKI periode sebelum Anies," imbuhnya.

Ia melanjutkan, selain diduga masalah hukumnya belum selesai, Damai Hari Lubis juga menyinggung soal status Ahok yang pernah dipenjara dalam kasus penodaan agama.

"Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks napi,

karena fakta hukum Ahok dulu menistakan Al-Qur'an, kitab suci umat muslim, umat mayoritas negeri ini, dengan modus 'menghina' surah Al-Maidah ayat 51," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan masukan semua kalangan dalam menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Biasanya Presiden menggunakan kesempatan yang berkembang,

baik pro maupun kontra sebagai bahan dalam mengambil keputusan," tutur Arsul di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Menurut Arsul, adanya penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari kelompok Mujahid 212 sebuah hal yang wajar, tetapi jangan lupa ada pihak-pihak lain yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi semua saya yakin akan dipertimbangkan Presiden dan tentu partai koalisi pemerintah jika diminta pendapat, akan menyampaikan pendapat," tutur Arsul.

Lebih lanjut Sekjen PPP itu pun menyebut, empat calon Kepala Badan Otorita IKN yang telah disebutkan Presiden Jokowi pasti telah dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam mengelola Ibu Kota Negara.

• DAMRI Samarinda Sambut Pemindahan Ibu Kota Negara, Buat Gebrakan Ingin Tambah Rute Baru

• Ahok Bakal Kembali Jadi Gubernur DKI Ibu Kota Negara? Sosok Ini Menjelaskan, Ali Ngabalin Memuji

"Tentu Presiden mempertimbangkan dua hal, pertama latarbelakang pendidikannya, kedua pengetahuannya," ucap Arsul.

Diketahui, Presiden Jokowi telah menyampaikan empat calon Kepala Badan Otorita IKN, di antaranya Bambang Brojonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana. (*)

Baca Tentang:

Ibu Kota Negara

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga: Bukannya Pak Ahok Baru Jadi Komisaris Utama Pertamina?", https://money.kompas.com/read/2020/03/08/073340226/sandiaga-bukannya-pak-ahok-baru-jadi-komisaris-utama-pertamina?page=all.