Wali Kota Bontang Sebut Pembangunan Kilang Minyak Ditawarkan di Area Aset Kementerian Keuangan
Wali Kota Bontang Sebut Pembangunan Kilang Minyak Ditawarkan di Area Aset Kementerian Keuangan
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani |
lihat foto
Namun, Neni menyebut keputusan tetap berada di tangan presiden Jokowi.
Pemkot dalam hal ini tak memiliki wewenang memutuskan proyek pembangunan kilang minyak tetap di Bontang atau tidak.
"Tugas kita sebagai walikota sudah menyiapkan seribu hektare, mempermudah perizinan dan menyiapkan karpet merah. Supaya investasi seluas-luasnya masuk di kota Bontang," tuturnya.
Saat ini pemerintah kota telah membuat Tim Percepatan Pembangunan Kilang, tak lain untuk mendukung upaya mega proyek tersebut berada di bumi Kalimantan Timur.
"Hanya memang disadari membangun kilang tidak mudah. Apalagi ini dana besar, memang di Balikpapan perluasanyya sampai 300 ribu barel per day.
Ya, kita tetap berjuang denga membuat Tim Percepatan Pembangunan kilang. Kita roadshow, ke pak Bahlil (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) ke Pak Menteri ESDM hingga Pertamina," terangnya.
Pemberitaan sebelumnya, wacana pemindahan pembangunan kilang minyak di Bontang muncul sepekan terakhir.
PT Pertamina berencana mengalihkan pembangunan kilang baru yang disebut New Grass Root Refinery (NGRR) di Kota Bontang, Kalimantan Timur ke Kuala Tanjung, Sumatera Utara atau ke Arun di Nangroe Aceh Darussalam.
Wacana tersebut mendapat sorotan serius oleh anggota parlemen Bontang, Bakhtiar Wakkang, ia menganggap bahwa wacana pemindahan tersebut buntut pemkot kurang serius mengawal pembangunan kilang di Bontang.
"Kalau memang serius tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Saya tahu meyakinkan pusat itu bukan pekerjaan mudah," katanya.
Lebih lanjut BW sapaan akrabnya mengatakan pemkot harus lebih intens membangun komunikasi kepada masyarakat.
Bila perlu libatkan seluruh komponen masyarakat untuk bergerak dan menyuarakan aspirasu agar pembangunan kilang tidak keluar dari Bontang, Kalimantan Timur.
"Kalau bisa libatkan masyarakat di Kaltim, karena kilang ini nama baik Kaltim juga," tuturnya.
Menurut politisi Nasdem tersebut, bila benar kilang gagal dibangun di Bontang sama dengan gagal lahirnya kekuatan ekonomi baru di Kota Taman (julukan Bontang).
Hal itu tentu berdampak pada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bakal didapat.
