Waspada! Sudah 97 Kasus DBD di Samarinda Selama Januari hingga Maret 2020
Waspada! Sudah 97 kasus DBD di Samarinda selama Januari hingga Maret 2020. Adakah korban jiwa?
Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Waspada! Sudah 97 kasus DBD di Samarinda selama Januari hingga Maret 2020. Adakah korban jiwa?
Di tengah maraknya pemberitaan terkait wabah Virus Corona, kasus Demam Berdarah Dengue ( DBD ) juga tak luput jadi perhatian. Tak terkecuali di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Angka kasus DBD di Samarinda ternyata cukup tinggi.
"Ada 97 kasus terhitung dari bulan Januari sampai Maret 2020, namun terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun kemarin, di bulan Januari sampai Maret 2019 sebanyak 217 kasus," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Samarinda, dr Osa Rafshodia, Selasa (17/3/2020).
Kendati demikian, dokter Osa memaparkan, dari 97 kasus DBD di awal tahun 2020 ini belum ada satupun korban jiwa.
"Sampai saat ini belum ada korban jiwa, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa," ucapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS Pemprov Kaltim Putuskan Lokal Lockdown Perketat Pengawasan untuk Batasi Sebaran Corona
Baca juga: Jumlah Total Suspect Corona di Kalimantan Timur 23 Orang, Hadi Mulyadi: Separuhnya Sudah Negatif
Baca juga: Wisuda Universitas Mulawarman Samarinda 28 Maret 2020 Terancam Batal karena Virus Corona
Baca juga: Makmur HAPK Tegaskan Partai Golkar Kaltim tetap Solid, Minta Ketua Rudy Masud Sowan ke Isran Noor
Penanganan korban DBD telah dilakukan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
"Kalau ada demam akan dirujuk dan diperiksa darahnya, sesuailah dengan kondisi medis," katanya.
Dokter Osa memprediksi kasus DBD untuk tahun ini akan terus menurun.
"Kalau saya sih nilainya menurun karena kan kita musim hujan itu terakhir bulan April, kalau Mei itu sudah jarang hujan. Pastinya kalau jarang hujan, turun dong kasusnya," ucapnya.
Dokter Osa menyebut bahwa penyakit DBD sama berbahayanya dengan Virus Corona yang saat ini sedang dalam status dalam pengawasan pemerintah.