Ujian Nasional Dibatalkan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Berharap Juknis UN Segera Keluar
Ujian Nasional (UN) dibatalkan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI berharap petunjuk teknis (Juknis) UN segera keluar.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA-Ujian Nasional (UN) dibatalkan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI berharap petunjuk teknis (Juknis) UN segera keluar.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional tahun ini.
Hal ini guna mencegah persebaran virus Covid-19. Hal itu disampaikan melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3).
Menanggapi hal tersebut, Hetifah Sjaifudian, selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah tersebut.
"Saat ini prioritas kita semua adalah keselamatan masyarakat, terutama anak-anak kita. Jika UN tetap dilaksanakan, potensi penyebarannya besar sekali karena akan banyak orang berkumpul," ujarnya.
• Jangan Senang Dulu Ujian Nasional 2020 Resmi Dibatalkan, Mendikbud Nadiem Makarim Tegaskan Pengganti
• Resmi, Ujian Nasional 2020 Untuk SD, SMP, SMA Sederajat Dihapus, Nadiem Makarim dan DPR RI Sepakat
• Disdikbud Kaltim Tunggu Edaran Pembatalan Ujian Nasional, Anwar Sanusi Beri Imbauan ke Orangtua
Hetifah menambahkan, evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat dilakukan dengan cara-cara lainnya.
"Ada beberapa opsi, antara lain ujian tertulis secara online, proyek akhir tahun, nilai rapot sebelumnya, dan lain-lain.
Hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan keadaan siswanya," paparnya.
Lebih lanjut Hetifah menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang bertanya terkait hal ini.
"Sudah banyak pertanyaan yang masuk ke saya terkait pembatalan UN ini. Saya harap Kemendikbud segera menerbitkan juknis agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di masyarakat," tegasnya.
Hetifah yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan, sebaiknya Kemendikbud mempertimbangkan masukan masyarakat dalam penyusunan juknis ini.
"Masukan publik sangat diperlukan agar penilaian dapat berlangsung baik dan adil. Masyarakat dan sekolah yang lebih paham prakteknya, input-inputnya harus diakomodir," pungkasnya. (*)
