Anggota DPR RI Dapil Kaltim Kritisi Skema PSBB, Beber Kenapa Ada Aktivitas di Pelabuhan dan Bandara

Lalu Menkes menetapkan, lanjut Irwan, tetapi jika jeli bacanya, maka dalam PP ataupun Permenkes tidak diatur bagaimana jika Menkes menolak, atau kepala daerah tidak mengusulkan, dan lainnya.

• Tak Hanya Sabun dan Disinfektan, 3 Hal Ini Juga Bisa Memperlemah Virus Corona

• Pandemi Virus Corona, Guest House BKPSDM Bulungan Mulai Difungsikan Jadi Tempat Karantina

"Kelihatan amburadul kan. Lagian ini peraturan dibuat ceritanya agar demokratis, bottom up, menyerap dari bawah. Yang benar aja Bang.. dalam keadaan darurat justru yang logis harusnya top down. Tegas dari atas," ucap Irwan.

Menurut Irwan, situasi tersebut terjadi karena pemerintah pusat tidak ingin menanggung biaya PSBB.

"Tergantung pada kesiapan daerah. Daerah yang mengusulkan. Sudah jatuh ketimpa tangga pula," kata Irwan. (*)