Berita Pemprov Kalimantan Timur
Siapkan Simulasi Perubahan Anggaran 2020, Gubernur Isran: Pendapatan Kaltim Turun 25 Persen
Selain itu, dana perimbangan dari Rp4,98 triliun menjadi Rp3,7 atau turun sebesar Rp1,28 triliun (turun 25,61 persen).
lihat foto
SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan beberapa simulasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2020.
Rencana simulasi ini diungkapkan Gubernur Isran Noor saat video conference Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua dan Anggota DPRD Kaltim dalam Upaya Kaltim Menghadapi Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Timur di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2020).
Gubernur Isran Noor menyampaikan hal tersebut, walaupun dalam surat Instruksi Menteri Dalam Negeri maupun Permen terkait bahwa kepala daerah boleh melaksanakan tanpa harus melalui persetujuan lembaga legislatif (DPRD).
"Saya kira tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Apalagi, Ketua bersama Anggota sudah mendukung atas perubahan dan pergeseran anggaran tahun ini," kata Isran Noor.
Secara rinci Gubernur menyebutkan simulasi anggaran dalam perubahan APBD tahun ini. Di antaranya, penurunan total pendapatan dari Rp11,84 triliun menjadi Rp8,81 triliun atau turun Rp3,03 triliun (sekitar 25 persen).
"Diperkirakan pendapatan negara (APBN) perubahan pasti turun. Jadi korelasinya ada. Sementara ini lebih kurang 25 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Isran, di dalam Perppu juga disebutkan bahwa penetapan devisit APBN ini sekitar 5 persen.
"Ini luar biasa. Sebab, selama ini hanya kisaran 3 persen. Itu pun cukup besar," sebutnya.
Simulasi lainnya, penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp6,77 triliun menjadi Rp5,08 triliun atau turun sebesar Rp1,69 triliun (turun 25 persen).
Selain itu, dana perimbangan dari Rp4,98 triliun menjadi Rp3,7 atau turun sebesar Rp1,28 triliun (turun 25,61 persen).
"Kondisi ini mengakibatkan penurunan belanja sebesar 25 persen dari anggaran semula Rp12,29 triliun menjadi Rp9,21 triliun," ungkap Isran.
Sementara belanja yang menurun, yakni belanja langsung SKPD dari Rp5,13 triliun menjadi Rp3,85 triliun atau turun sekitar Rp1,28 triliun (25 persen)
Juga, belanja bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten dan kota dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,25 triliun atau turun Rp417 miliar (25 persen).
"Nah ini Bapak Ketua (Ketua DPRD Kaltim) bahwa memang mau tidak mau kelihatannya. Cuma kita masih menyusun formulasinya Bankeu ke kabupaten dan kota ini," bebernya.
Diungkapkannya, pusat sekarang ini sudah menghentikan dana alokasi khusus. Simulasi lainnya, belanja bagi hasil pajak kabupaten dan kota yang akan disesuaikan dengan realiasasi pendapatan.
"Ini kira-kira simulasi yang akan kita lakukan. Semoga ini mendapatkan sebuah restu dan persetujuannya. Rakyat selalu prioritas agar mereka terlindungi dan sejahtera," harap Isran Noor.
Hadir mendampingi Gubernur dalam video conference RDP tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani, Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim dan Asisten Perekonomian dan Adbang Abu Helmi, Kepala BPKAD Sa'aduddin dan Plt BPBD Nazrin serta para Kepala Biro lingkup Setdaprov Kaltim.
RDP dilakukang menggunakan aplikasi zoom cloud meeting dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo dan Muhammad Samsun, Ketua Komisi IV Rusman Yaqub serta Sekwan Muhammad Ramadhan. Juga diikuti secara langsung dari kediaman masing-masing anggota DPRD Kaltim. (yans/sul/adv)
