Di Mata Najwa, Refly Harun Bongkar Habis Kelemahan PSBB Atasi Wabah Virus Corona, Bukan Hal Darurat

TRIBUNKALTIM.CO - Di Mata Najwa, Refly Harun bongkar habis kelemahan PSBB atasi wabah Virus Corona, seperti bukan hal darurat.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun kembali melancarkan kritik untuk Pemerintah Jokowi dalam mengatasi wabah Virus Corona atau covid-19.

Langkah Jokowi memilih PSBB untuk mengatasi pandemi Virus Corona dinilai Refly Harun seperti menghadapi hal yang tak darurat.

Hal ini diungkapkan Refly Harun di acara Mata Najwa.

Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun memberi kritikannya terhadap pemerintah terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu diungkapkan Refly Harun melalui sambungan video call dengan acara Mata Najwa pada Rabu (8/4/2020).

• Di ILC, Effendi Gazali Beber 37 Daftar Blunder Pemerintah Jokowi, Ada Telegram Kapolri Idham Azis

• Di ILC, Mahfud MD Bongkar Penyebab Tingginya Angka Kematian Virus Corona, Polisi dan Dokter Kelahi

Refly Harun mulanya menyinggung soal undang-undang kekarantinaan yang terdiri dari banyak jenis karantina.

"Padahal undang-undang kekarantinaan masyarakat itu kan memberikan pilihan paling tidak ada yang namanya kekarantinaan perbatasan, untuk menutup pintu masuk ke daerah misalnya."

"Lalu kemudian ada karantina rumah sakit, kemudian ada karantina wilayah, ada karantina rumah," jelas Refly Harun.

Lalu, Refly Harun mengkritik alasan Pemerintah Pusat yang hanya memberikan opsi PSBB.

Sedangkan, bisa jadi ada daerah yang harus memberlakukan hal lebih ketat dibanding PSBB suatu saat.

"Dan kemudian PP dilanjutkan dengan Permenkes itu hanya memberikan peluang adanya PSBB."

"Coba bayangkan kalau seandainya eskalasinya makin tinggi dan dibutuhkan sebuah tindakan yang lebih radikal misalnya, lockdown, karantina wilayah, atau karantina rumah bahkan."

"Ini tidak disediakan payung hukumnya, karena pilihannya hanya ada PSBB saja," kritik Refly.

Menurut Refly, PSBB akan sulit dilaksanakan di Indonesia mengingat banyaknya daerah.

"Padahal menurut saya, kalau kita sudah bicara tentang kedaruratan itu kita harusnya by pass, bisa."

"Contoh yang lain misalnya soal birokrasi, coba bayangkan daerah-daerah harus mengajukan dulu permohonan izin untuk menerapkan PSBB dan hanya PSBB, kita tahu bahwa jumlah kabupaten kota di Indonesia ini ada 500 lebih, provinsinya 34," ujarnya.

Refly Harun lalu bertanya bagaimana jika daerah-daerah tersebut mengantre untuk izin terkait permberlakuan PSBB pada Pemerintah Pusat.

Meski, BNPB bisa mengusulkan suatu daerah untuk mendapatkan status PSBB, Refly menilai itu kurang efektif.

Menurutnya, kepala daerah lah yang paling mengetahui keadaaan wilayahnya bukan BNPB.

"Bayangkan kalau seandainya mereka kemudian harus menunggu antre, giliran, memang ada perspektif Badan Penanggulangan Bencana yang bisa mengusulkan persoalan juga posisi ini."

"Tetapi persoalannya tetap saja frontlinenya adalah kepala daerah di masing-masing daerah yang tahu persis bagaimana posisi, kondisi daerahnya masing-masing," tuturnya.

Sehingga, Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini menganggap gerak pemerintah tidak seperti status yang ditetapkan, yaitu darurat kesehatan.

"Saya jadi tidak melihat atau belum melihat bahwa cara gerak pemerintah itu melihat bahwa ini darurat kesehatan begitu," pungkasnya.

• Di ILC, Refly Harun Ungkap Ada Politisi Ingatkan Jokowi Soal Nyawa Manusia, Penyebaran Virus Corona

Anies Baswedan Ingin Seluruh Jabodetabek PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja diberi keputusan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai pemberlakuan PSBB tak cukup berada di wilayahnya, melainkan di seluruh daerah di Jabodetabek.

Hal itu diungkapkan Anies Baswedan melalui sambungan video call dengan acara Mata Najwa pada Rabu (8/4/2020).

"Nah tetapi ketika kita sudah menyaksikan Jakarta sudah menjadi epicenter dan ini Jabodetabek maka yang menjadi pemikiran kami ini bukan sekedar Jakartanya," ujar Anies Baswedan.

Ia mengatakan dirinya juga memikirkan nasib Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang terkena dampak akibat Jakarta memberlakukan PSBB.

"Ketika kita mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, kami memikirkan mengenai efeknya di seluruh wilayah di luar Jabodetabek."

"Jadi kami merasa perlu untuk menyampaikan agar pengaturan PSBB ini juga memikirkan bagaimana kita bisa memastikan ini tidak bergerak menular ke luar," jelas Anies Baswedan.

Anies Baswedan menyebut bahwa Jabodetabek merupakan daerah yang sudah terintegrasi dalam berbagai bidang.

"Lalu yang kedua, Jabodetabek ini sudah menjadi satu kawasan yang terintegrasi, secara ekonomi terintegrasi, pergerakan penduduknya terintegrasi, tetapi administrasi pemerintahannya, tiga provinsi."

"Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat," katanya.

Sehingga, Gubernur 50 tahun ini mengaku sudah mendiskusikan masalah ini kepada Pemerintah Pusat maupun daerah lain.

"Karena itu kita merasa penting ini untuk menjadi satu kesatuan."

"Itulah sebabnya kita membicarakan mengenai PSBB bersama-sama sebagai satu kawasan," terangnya.

Lalu, Najwa bertanya jika sudah dibicarakan mengapa yang keluar baru keputusan PSBB bagi Jakarta saja.

• Refly Harun Bongkar Carut Marut Pemerintah Jokowi Atasi Virus Corona, Takut dan Tak Pikir Nyawa

"Tapi kenyataannya surat keputusan yang keluar hanya untuk DKI Jakarta, jadi kalau kemudian warga Jakarta akan dibatasi tapi kemudian warga di daerah di luar Jakarta itu tidak dibatasi, bagaimana memastikan ini efektif Pak Gubernur?" tanya Najwa Shihab.

Anies BAswedan menjawab, kabupaten dan kota yang termasuk dalam Jabodatabek kini telah mengajukan izin PSBB pada Pemerintah Pusat.

"Itu sebabnya kenapa harus semuanya, makanya saya apresiasi bahwa hari ini Kabupaten, Kota di Jawa Barat sudah mengajukan PSBB."

"Dan kita sudah ngobrol bahwa kita ingin memastikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memang kita bisa kerjakan sinkron satu sama lain," jawab Anies Baswedan.

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Di Mata Najwa, Refly Harun Kritik PSBB: Bayangkan kalau Ratusan Daerah Antre Izin Lakukan PSBB, https://wow.tribunnews.com/2020/04/09/di-mata-najwa-refly-harun-kritik-psbb-bayangkan-kalau-ratusan-daerah-antre-izin-lakukan-psbb?page=all.