Pencairan THR untuk PNS tak Akan Mundur, Namun Jumlahnya Berkurang Dibanding Tahun Kemarin

Termasuk juga para kepala daerah dan pejabat negara.

"Sesuai dengan intruksi bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan," jelasnya.

"Seperti Presiden, Wapres, para menteri, DPR, MPR, DPD, Kepala Daerah, pejabat negara tidak mendapatkan THR," pungkasnya.

Simak videonya:

• Gelombang Kedua Virus Corona Diprediksi Segera Terjadi, China Hadapi 108 Kasus Covid-19 Baru

Minta Daerah Serius Tangani Virus Corona, Jokowi Tegaskan supaya Alihkan Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap daerah benar-benar serius dalan menangani Virus Corona.

Oleh karenanya, Jokowi menegaskan kepada setiap pemerintah daerah supaya bisa mengalihkan anggaran untuk fokus ke penanganan Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengungkapkan masih ada beberapa daerah yang belum melakukan hal itu.

Jokowi mengatakan beberapa daerah yang masih tetap menggunakan APBD-nya untuk tujuan bisnis seperti pada umumnya.

Maka dari itu, Jokowi berharap, pemerintah daerah bisa segera menyesuaikan dan melaporkan APBD-nya kepada pemerintah pusat.

Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menegur beberapa daerah yang alokasi anggarannya bukan terkait penanganan Virua Corona.

"Saya melihat setelah saya cermati, saya mencatat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi.

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," sambungnya.

Jokowi menjelaskan setidaknya ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Selain itu ada 40 daerah belum menganggarkan dampak ekonomi dari Virus Coroba.

Bahkan menurutnya ada 34 daerah belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Virus Corona ini.

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," jelas Jokowi.