Blak-blakan, Refly Harun Bongkar Hal yang Bisa Hambat Anies Baswedan atau Ahok BTP Maju Pilpres 2024

Pria 50 tahun tersebut menilai keputusan tersebut menghilangkan hak partai politik baru.

• Akibat Wabah Virus Corona, Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kukar Belum Ada Kepastian

• 3 Fakta Yulie Nuramelia Warga Serang Meninggal Dunia Akibat Kelaparan di Tengah Pandemi Virus Corona

"Bahkan nyata-nyata pelanggaran konstitusi karena menghilangkan secara nyata dan secara jelas hak partai politik baru untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden," sambungnya.

Lalu, ia menyinggung empat partai baru pada 2019 yang tidak bisa mengusung pasangan Capres dan Cawapres karena belum memiliki suara pada 2014.

"Kita tahu bahwa pada Pemilu atau Pilpres 2019 ada empat partai politik baru, yaitu satu Perindo, kedua PSI, ketiga Partai Berkarya dan keempat Partai Garuda."

"Empat partai ini tidak bisa mengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden," ungkap Refly.

Ia menduga, MK tidak terlalu peduli dengan kritikan atas keputusan tersebut.

"Kenapa? Karena mereka belum punya kursi dan suara pada Pemilu 2014 yang dijadikan basis untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019 kemarin."

• Kabar Gembira Amerika Serikat Disebut Berhasil Temukan Obat Virus Corona, Pasien Pulih dengan Cepat

• Membingungkan, Pasien PDP Corona Ini Dites 10 Kali Hasilnya Berubah-ubah Positif Negatif, Lapor WHO

"Ini bertentangan dengan konstitusi karena menghilangkan constitutional right pemilu. Tetapi rupanya MK tidak terlalu peduli," katanya.

Sedangkan, agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa diikuti banyak tokoh maka harus makin banyak pula partai politik yang bisa mendukung mereka.

Lalu, Refly menyinggung tokoh-tokoh yang selama ini digadang-gadang maju 2024, mulai dari Anies Baswedan hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Karena itulah kembali Anda menginginkan enggak calon calon bibit pemimpin ini menjadi calon presiden?"