Mau Dapat Rp 600.000/Bulan dari Jokowi? Ini Cara dan Syaratnya, Warga yang Tak Punya NIK Juga Bisa

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa.

• Terungkap Perusakan Mobil Jenderal Bintang Satu Anak Buah Idham Azis, Pelakunya ASN Kementerian

• Sikap Kim Jong Un Terhadap Sang Istri Terkuak, Ternyata Punya Sederet Kebaikan yang Jarang Diketahui

Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50 persen untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan evaluasi pelaksanaan tambahan bantuan sosial atau bansos yang nilainya mencapai lebih dari Rp 52 triliun.

"Pemerintah bekerja sama dengan pemda akan terus memperbaiki dan menyempurnakan program bansos dari segi target penerima, data, jumlah dan cara penyaluran, akuntabilitas, serta transparansi bantuan," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, dalam rapat evaluasi tersebut juga dibahas penerapan kebijakan pelarangan mudik.

Sri Mulyani berharap agar masyarakat ikut mengawasi dan terus memberikan masukan untuk perbaikan karena pandemik covid-19 adalah tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan, dan kegotongroyongan, insya Allah kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemi covid-19," kata dia.

• Kabar Kim Jong Un Pemimpin Korea Utara Meninggal Diungkap Pakar, #KIMJONGUNDEAD Trending Topic

• Adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Bernama Kim Yo Jong, Dinilai Lebih Kejam dari Sang Kakak

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pemerintah sudah menyalurkan BLT ke 8.157 desa sebesar Rp 70 miliar.

BLT Dana Desa Bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan warga desa akibat wabah virus Corona yang berimbas terhadap perekonomian.

"Dari 8.157 (desa) kalau rata-rata berarti sekitar Rp 70 miliar yang cair. Nah, Rp 70 miliar itu kemungkinan masih campuran akumulasinya," kata Abdul Halim.