Anak Buah Prabowo Heran Pelatihan Buat Pempek Program Kartu Prakerja Rp 600 Ribu, di YouTube Gratis

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia.

Sejak dibuka 11 April 2020 pukul 19.00, pendaftar program Kartu Prakerja di laman www.prakerja.go.id telah tembus 8 juta orang pada 27 April 2020.

Kini, jumlah tersebut semakin meningkat seiring dibukanya pendaftaran peserta program Kartu Prakerja gelombang ketiga.

Semula pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, wakil kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan enam kementerian terkait menganggarkan Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja untuk 2 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Belakangan, pemerintah terus menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang peserta.

Dalam dana itu, pemerintah mematok insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta untuk setiap peserta program Kartu Prakerja.

Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Adapun proyek pemerintahan Presiden Jokowi ini dikerjakan oleh delapan perusahaan platform digital yakni, Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

Setiap platform digital itu mempunyai sejumlah paket pelatihan kerja dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini justru berpotensi dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," kata Habiburokhman.

Ia mencontohkan salah satu plaform digital yang menjadi mitra program Kartiu Prakerja mematok biaya Rp600 ribu untuk latihan membuat pempek. Ia menilai angka itu tidak masuk akal.

"Ada dua aspek yang harus bapak (pimpinan KPK) harus awasi dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan," ujarnya.

"Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masa') Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja.