Faisal Basri Soroti Besarnya Anggaran Kartu Prakerja dan Sasarannya, Sindir Luhut dan Airlangga

Dilansir TribunWow.com, Fadli Zon secara gamblang menilai adanya perampokan terhadap uang negara melalui program Kartu Prakerja.

Hal itu pun sejalan dengan pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang menyebut pemerintah seolah menganggap sepele anggaran Kartu Prakerja yang begitu besar.

Melalui kanal YouTube Refly Harun, Rabu (6/5/2020), mulanya Fadli Zon menganggap ada skandal di balik Kartu Prakerja.

Karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera mengusut tuntas kasus tersebut.

Jika tak mampu, Fadli Zon menyebut pemerintahan presiden selanjutnya harus turut mengungkap teka-teki anggaran yang begitu besar Kartu Prakerja.

"Saya kira ini harus diusut, kalau tidak di pemerintahan sekarang mungkin di pemerintahan yang akan datang," kata Fadli.

"Karena ini menggunakan anggaran negara secara berlebihan dan kelihatan tidak ada yang berdaya untuk melakukan koreksi."

Pernyataan Fadli itu pun langsung memancing tanggapan Refly Harun.

Menurut Refly Harun, sejumlah pejabat justru menunjukkan reaksi santai saat ditanya soal anggaran besar Kartu Prakerja.

"Dan menurut saya ini berbahaya apalagi kalau reaksi-reaksinya itu sudah seperti bercanda," sahut Refly.

"Itu kan pertanda tidak ada lagi saluran," ucap Fadli.

• Kaget Saat Dengar Pengumuman Jokowi, Pasien 01 & 02 Corona Indonesia Beber Kisahnya ke Media Inggris

• Bukan Didominasi Kluster Gowa, 131 Kasus Terkonfirmasi Corona di Kaltara Justru dari OTG

• Berdamai dengan Covid-19, Pakar Ini Berani Sebut Pemerintah Jokowi Tak Konsisten Lawan Virus Corona

• Hasil Penelitian Ini Beda Jauh dengan Prediksi Jokowi Soal Kapan Virus Corona Berakhir di Indonesia

Lantas, Refly menyebut anggaran Kartu Prakerja bahkan hampir menyamai dana penyelamatan Bank Century.

"Salam Rp 5,6 triliun kan begitu, jadi uang Rp 5,6 triliun itu dianggap seperti main-main saja padahal uang yang besar sekali," kata Refly.

"Hampir sama dengan penyelamatan Bank Century yang Rp 6,7 triliun itu kan."

Karena itu, Fadli menganggap dana Kartu Prakerja itu merupakan suatu perampokan.