Berau di Posisi Merah Pemberantasan Korupsi, Bupati Muharram Beberkan Penyebabnya

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur masih berada pada posisi tidak baik atau dalam posisi merah dalam pemberantasan korupsi.

TRIBUNKALTIM.CO/IKBAL NURKARIM
Bupati Berau Muharram menilai pemberantasan korupsi di Bumi Batiwakkal masih belum maksimal karena masih banyak OPD atau pejabat yang tidak memberikan data LHKPN. 

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB-Kabupaten Berau, Kalimantan Timur masih berada pada posisi tidak baik atau dalam posisi merah dalam pemberantasan korupsi.

Hal tersebut disebabkan masih ada kriteria sebagai daerah yang komit terhadap pemberantasan korupsi, secara data maupun administrasi yang belum di penuhi secara optimal.

Itu diungkapkan Bupati Berau H Muharram usai menggelar rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2020 dengan KPK, Selasa (12/5/2020).

Menurut H Muharram pemberantasan korupsi di Bumi Batiwakkal masih belum maksimal karena masih banyak OPD atau pejabat yang tidak memberikan data LHKPN.

"Khusus untuk di Kabupaten Berau saya ingin menyampaikan memang relatif kita masih belum terlalu maksimal karena masih banyaknya OPD atau pejabat yang tidak memberikan data LHKPMnya," kata H Muharram.

Baca Juga

Gubernur Kaltim Isran Noor Pastikan Bantuan dari Pihak Swasta tak Akan Dikorupsi

Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Unmul Samarinda Kritisi Program Kartu Prakerja Jokowi

Bicara Pemberantasan Korupsi, Fahri Hamzah Sebut Jokowi dan KPK yang Bikin Refly Harun Tertawa

"Salah satu diantaranya itu adalah ketidakdisiplinan dari para pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka," tuturnya.

Muharram menegaskan, telah berulang kali mengingatkan kepada mereka yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Sehingga kata Dia, bagi OPD atau pejabat yang tidak mengisi data LHKPN akan mendapat sanksi diantaranya pemotongan hingga gaji insentif tak dibayar.

"Saya sudah berkali-kali mengingatkan itu ternyata mereka tidak mengindahkan, ke depan dengan adanya saya mengikuti ini (rapat koordinasi) saya akan instruksikan.

Bagi yang tidak mau mengisi data LHKPN terpaksa gaji insentifnya akan kami pertimbangkan untuk tidak dibayar. Ini karena ini sanga mengganggu," tegasnya.

Orang nomor satu di Berau itu menegaskan komitmennya memberantas korupsi dengan memperbaiki data maupun administrasi yang selama ini dianggap masih kurang. (*)

Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved