Instruksi Jokowi Berdamai dengan Virus Corona, Menag Fachrul Razi Pertimbangkan Buka Tempat Ibadah

PSBB tak perlu berlebihan Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta penerapan PSBB yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran covid-19 agar dievaluasi.

Ia pun meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.

Presiden menambahkan, evaluasi tersebut akan menguatkan PSBB di daerah-daerah tersebut yang rata-rata akan memasuki tahap kedua.

"Saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota sudah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," kata Jokowi.

Belum tepat longgarkan PSBB

Sedangkan menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, belum tepat apabila saat ini pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi covid-19.

"Jangan mikir dululah (pelonggaran PSBB).

Kalau mikir biar di internal, dalam, jangan keluar.

Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh, begitu," kata Pandu pada Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Ia juga menilai pelaksanaan PSBB saat ini belum memberi dampak untuk menekan jumlah kasus penularan covid-19.

Oleh karena itu, lanjut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

"Itu kan di mana kita lagi mempertahankan ini, mempertahankan pembatasan sosial, kok sudah ada yang mikir untuk segera dilonggarkan, itu kan kontradiktif," ujar Pandu Riono.

• Mirip Effendi Gazali, Pakar Universitas Indonesia Beber Bukti Jokowi Marah Besar Soal Virus Corona