Virus Corona di Berau
KPK Ingatkan Pemkab Berau Agar Penyaluran Bansos tak Tumpang Tindih
Bupati Berau, Kalimantan Timur Muharram mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2020 dengan KPK, Selasa (12/5/2020).
Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB - Bupati Berau, Kalimantan Timur Muharram mengikuti rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi 2020 dengan KPK, Selasa (12/5/2020).
Rapat koordinasi tersebut menggunakan video conference akibat pandemi Virus Corona atau covid-19 yang saat ini mewabah.
Bupati Berau Muharram, mengatakan rapat koordinasi khusus tersebut terkait dengan pendampingan APIP maupun KPK terkait dengan covid-19.
"Intinya ada beberapa pesan dari KPK yang pertama diharapkan bahwa bantuan sosial itu tidak boleh sampai tumpang tindih, atau terdapat data fiktif itu menjadi sesuatu yang diingatkan KPK," kata H Muharram
"Terus yang kedua bantuan sosial ini jangan sampai ditunggangi kepentingan politik khususnya para incumbent yang mau maju dalam Pilkada," pungkasnya.
Baca Juga
Mengapa Pria Lebih Mudah Terinfeksi Corona Dibanding Wanita? Simak Penjelasan Ahli Berikut
Data Corona Terbaru Indonesia, Ada Kabar Mengejutkan Soal Korban Wafat Akibat Covid-19 di Jakarta
Robert Rene Alberts Sudah Punya Skenario Untuk Persib Bandung Ketika Pandemi Virus Corona Berakhir
Munurut Muharram himbauan KPK agar Bansos tak ditunggangi kepentingan politik juga sesuai imbauan Bawaslu Berau.
"Jadi betul-betul itu memberikan bantuan tepat sasaran objektif kemudian tidak ada pesan politis terkait Bansos.
Juga yang diharapkan oleh KPK adalah semua daerah di Kalimantan Timur harus berpartisipasi semaksimal mungkin agar supaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dari pungli dan lain sebagainya," tuturnya.
Sehingga lanjut Muharram semua indikator yang menjadi persyaratan untuk menjadi sebuah daerah yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi ini harus memenuhi item-item tersebut.
Soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah disalurkan Pemkab Berau, H Muharram mengatakan, murni membantu masyarakat terdampak dan tak ada intervensi.
"Kita tidak ada sama sekali intervensi, murni memberikan kriteria kemudian dikasih RT, dan RT yang betul-betul melakukan pendataan secara baik. Begitu juga pendistribusiannya murni mereka yang melakukan dan tak ada keterlibatan kita," tegasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/pemkab-berau-rapat-koordinasi-dengan-kpk-melalui-video-conference.jpg)