Virus Corona
ILC TV One, Ada Karni Ilyas dan Anak Buah Jokowi, Warga Anies Baswedan Menangis Soal Bansos Jakarta
Di ILC TV One ada Karni Ilyas dan anak buah Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin dan Abdul Halim Iskandar, warga Anies Baswedan menangis soal bansos Jakarta
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Di ILC TV One, ada Karni Ilyas dan anak buah Jokowi, warga Anies Baswedan menangis soal bansos Jakarta.
Tayangan Indonesia Lawyers Club ( ILC ) TV One, Selasa (12/5/2020) tadi malam, mengambil tema kisruh bansos : Sengkarut Antara Pusat & Daerah.
Dalam program tersebut, bos ILC Karni Ilyas turut mengundang anak buah Presiden Jokowi.
• Tema ILC TV One Selasa 12 Mei 2020, Karni Ilyas Bahas Kisruh Bansos: Sengkarut Pusat & Daerah
• Dinilai Lucu, Bos ILC Karni Ilyas Kritik PSBB Dilonggarkan, Kebijakan Baru Anies Bisa Berantakan?
• Ditandatangani Anies Baswedan, Pergub Sanksi PSBB Jakarta Bikin Kewenangan Satpol PP Lampaui Polisi?
Mereka adalah Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.
Selain itu Karni Ilyas juga mengundang warga DKI Jakarta ke ILC TV One, yang kesulitan mendapatkan bansos.
Dalam tayangan ILC TV One tadi malam, Karni Ilyas dan anak buah Jokowi turut mendengarkan curhatan warga di wilayah Anies Baswedan tersebut.
Seorang warga asal DKI Jakarta, Iis menangis di hadapan Karni Ilyas, Ali Mochtar Ngabalin dan Abdul Halim Iskandar pada acara ILC TV One tadi malam.
Dilansir TribunWow.com, Iis mengaku tidak mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov DKI Jakarta.
Iis menceritakan bahwa dirinya sudah tidak mempunyai penghasilan setelah pandemi Virus Corona.
Termasuk sang suami yang biasanya kerja di bangunan ataupun ikut berjualan temannya juga tidak lagi bekerja.
"Semenjak Virus Corona ini jadi bos yang dagangannya langsung pulang ke kampung, jadi enggak bisa dagang," ujar Iis.
"Terus kerja bangunan pun diliburin, enggak bisa kerja juga," sambungnya.
• Putra Jokowi Bagikan Ribuan Masker Puan Maharani, Langkah Gibran Rakabuming Mulus di Pilkada Solo?
Iis menjelaskan bahwa dirinya mempunyai KTP dengan alamat di Jlambar, Jakarta Barat.
Sedangkan untuk tinggalnya yaitu di Jakarta Pusat.
Ia mengatakan sudah mencoba menanyakan kepada pihal RT di tempat tinggalnya di Jakarta Pusat.
Namun menurutnya tidak membuahkan hasil karena ditolak oleh RT tersebut.
Sementara itu, ia mengaku juga tidak bisa mengurus ke alamat KTP asli yakni Jakarta Barat.
Iis menyebut alasannya karena Jakarta sudah menerapkan pembatasan berskala besar ( PSBB ) yang membatasi aktivitasnya.
Selain itu juga karena memang tidak ada kendaraan yang digunakan untuk menuju Jakarta Barat.
"Saya enggak pernah dapat apa-apa sama sekali, selama saya tinggal di Jakarta Pusat saya enggak pernah dapat apa-apa sama sekali," akunya.
"Kan KTP saya katanya KTP Jlambar jadi enggak bisa kalau diituin di Pusat, terus saya mau ke Jlambar mau ngurusin kan karena udah lockdown kan enggak bisa kemana-kemana, lagian saya juga enggak ada kendaraan juga," jelasnya,
"Terus saya coba usahakan yang di pusat, kata RT saya bilang enggak bisa," terang Iis.
"KTP suami juga sama Jakarta Barat."
Sementara itu, selama tidak ada penghasilan dan juga tidak mendapatkan bantuan, Iis terpaksa harus menunggak uang kontrakan.
Menurutnya hal itu bukan menjadi masalah utama lantaran pemilik kontrakan memberikan kelonggaran.
Namun yang menjadi masalah adalah uang untuk makan sehari-hari.
Kebutuhan makan tentunya tidak bisa lagi ditunda.
Uang sisa simpanan dirasa tidak cukup untuk digunakan beberapa hari atau bahkan beberepa bulan.
Iis mengaku jalan satu-satunya adalah menggadaikan stnk motornya.
"Nunggak kontrakan dulu, kan sebelumnya nyimpen-nyimpen, jadi pakai simpanan yang ada," ungkapnya.
"Terus kan kemarin masih ada motor, gadein BPKB dulu, yang penting kan musti buat makan dulu," sambungnya.
"Jadi daripada kan istilahnya anak enggak makan," kata Iis menutup.
Simak videonya dari menit ke- 4.45:
• Blak-blakan ke Media Asing, Anies Baswedan Beber Alasan Tak Percaya Pemerintah Jokowi Soal Covid-19
Tanggapan Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal bantuan sosial ( bansos ) di wilayahnya.
Kini, Anies Baswedan tengah menjadi bahan pembicaraan karena disentil oleh tiga menteri soal bansos yang disebut tidak tepat sasaran.
Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Dikutip TribunWow.com dari tvOneNews pada Senin (11/5/2020), Anies Baswedan mengatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah (Pemda) di DKI Jakarta terus berkomunikasi dengan Pusat.
"Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa diskusi pembicaraan itu juga berjalan terus antara kami di DKI dengan Kementerian di Pusat."
"Jadi bukan tidak ada, itu ada terus," ujar Anies Baswedan.
Anies mengakui sering ada perbedaan pendapat dalam rapat.
Namun, ia mengaku tak perlu menceritakannya kepada publik karena perbedaan pendapat itu wajar.
"Kemudian sering kali keramaiannya lewat karena ada statement-statement, maka itu saya tidak pernah membuat statement terkait apa yang kita bahas."
"Dalam pembahasan ada persamaan pendapat, ada perbedaan pendapat, ya itu biarlah itu di dalam di ruang persidangan dan itu normal," ungkapnya.
Soal data bansos yang disebut tak tepat sasaran, Anies Baswedan langsung membantahnya.
Ia menegaskan bahwa hampir 100 persen bansos tepat sasaran.
"Lalu sekarang terkait dengan data, ada yang menyampaikan bahwa pemberian bansos itu tidak tepat sasaran," terang Anies Baswedan.
"Perlu saya sampaikan, kita memberikan bantuan sosial itu pada 1 juta 194 ribu kepala keluarga ya."
"Kemudian dalam pelaksanaannya 98,4 persen itu tepat sasaran," ungkapnya.
• Selain Jakarta, Sanksi Tegas Juga Berlaku di Wilayah Risma Selama PSBB Surabaya, Lebih Represif
Ia menerangkan bahwa ada sekitar 1,6 persen yang tak tepat sasaran.
Sehingga, Anies Baswedan mengaku belum benar-benar 100 persen penyaluran data bansos berjalan sempurna.
"Ada 1,6 persen yang tidak tepat sasaran."
"Dan saya sampaikan ini dari sejak 2 minggu lalu, 1,6 persen itu yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi."
"Jadi kami dari awal mengakui bahwa tidak 100 persen sempurna," jelas Anies Baswedan.
Banyak faktor mengapa penyaluran data bansos itu belum berjalan sempurna.
Satu di antaranya adalah mendesaknya data yang harus segera disiapkan di tengah wabah Covid-19.
"Kenapa disiapkan dalam waktu yang cepat, kemudian mekanisme pengumpulan datanya menggunakan data yang ada tapi kita harus kerja menyampaikan kepada masyarakat sambil mendapat feedback mana yang benar, mana yang salah nanti dikoreksi," tutur Anies Baswedan.
Gubernur 50 tahun ini menambahkan jika terus menyempurnakan data maka bansos yang dibutuhkan tak akan segera cair.
"Nanti kalau kita koreksi datanya lengkap tidak terkejar itu waktu," lanjutnya.
Lihat videonya sejak menit awal:
(TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)
(*)
IKUTI >> Update Virus Corona
