Beda Pandangan Soal Kenaikan Iuran BPJS, Ganjar Pranowo Paham, Ridwan Kamil Tunggu Penjelasan Jokowi
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku masih belum mendapatkan kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait alasan dari kenaikan BPJS.
"Mudah-mudahan itu, supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab."
"Kami butuh jawaban karena tugas provinsi 50 pesen adalah perwakilan Pemerintah Pusat di daerah," pungkasnya.
• Mirip Kejadian Anak Buah Idham Azis, Viral Polisi India Kuburkan Jenazah, Keluarga Takut Covid-19
• Viral! Barang-barang Mahal & Bermerek Penuh Jamur Akibat Mal Ditutup Karena Corona, Ini Foto-fotonya
Ganjar Pranowo Akui Keputusan Sulit Jokowi
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.
Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.
Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.
"Menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, saya yakin sekali pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah," ujar Ganjar.
"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya
Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.
Termasuk melihat kondisi dari BPJS itu sendiri, khususnya faktor keuangannya.
Seperti yang diketahui, BPJS mengalami defisit keuangan hingga sekitar Rp 15 triliun.
"Tetapi kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.
"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," tambahnya.