Klaim Luhut Soal Pelonggaran PSBB, Mungkin Diterapkan di Daerah Ini, Moeldoko Tegas Tak Bisa Asal

Tahapan pertama yakni prakondisi atau sosialiasi.

Nantinya, pemerintah akan melibatkan akademis, epidemiolog, kesehatan masyatakat, sosiolog, serta pakar komunikasi publik untuk melakukan sebuah kajian.

Kedua, yaitu kapan waktu yang tepat pelonggaran PSBB diterapkan.

Itu bergantung pada 4 kriteria.

Ini meliputi kurva kasus corona di suatu daerah sudah melandai, keputusan soal pelonggaran PSBB juga tergantung dengan kesiapan masyarakat.

Kriteria ketiga adalah prioritas daerah mana dan bidang apa saja yang diberikan pelonggaran.

Sementara kriteria terakhir yaitu terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Moeldoko tegas Tak Bisa Asal

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) tak asal dilonggarkan.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk melonggarkan PSBB.

"Epidemiologinya itu kita lihat seperti apa.

Apakah terjadi berkurang jumlah kasus suspect dan kematian dalam kurun waktu sedikitnya 14 hari," kata Moeldoko saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

"Jadi enggak boleh itu tanpa ada kalkulasi," lanjut dia.

• Moeldoko Akui Pemerintah Seolah-olah Mencla-mencle Tangani Covid-19, Sebenarnya Tidak Begitu

Selain ditinjau dari sisi epidemiologi, pelonggaran PSBB juga akan ditinjau dari jumlah tes yang telah dilakukan.

Apabila jumlah tes masih terlalu sedikit, sulit bagi pemerintah untuk melonggarkan PSBB.