Penjelasan Moeldoko soal Komunikasi Pemerintah Tangani Covid-19 hingga Ada Kesan Tak Konsisten

TRIBUNKALTIM.CO - Adanya kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat dalam mengatasi pandemi virus Corona 2019 atau covid-19, membuat kesan Pemerintah Jokowi dinilai tak konsisten.

Hal ini pun diakui Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI ini membeberkan musabab munculnya anggapan atau penilaian masyarakat yang menganggap Pemerintah Jokowi tak konsisten.

Tak sedikit yang menilai informasi yang diberikan pemerintah antara satu pihak dengan pihak yang lain berbeda.

• Iuran BPJS Kesehatan Naik, Jokowi Tuai Kritik, Ali Ngabalin Bereaksi, Singgung Penderitaan Warga

• Kasus Virus Corona di Bawah Wilayah Anies Baswedan, Khofifah Pertimbangkan Opsi Ekstrem di Jatim

• Jubir Luhut Pandjaitan Beber Said Didu Didudga Catut Nama Purnawirawan TNI - Polri untuk Dukungan

Rupanya, hal ini memang diakui oleh pihak istana sendiri.

Mereka mengakui, komunikasi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju terkait penanganan wabah Virus Corona ( covid-19) di Indonesia, belum optimal.

Masih ada pembantu Presiden yang tak bisa memilah-milah mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan yang sudah keputusan final.

"Ada yang padahal (informasi) itu untuk diskusi di dalam (internal pemerintah, red). Tapi keluar," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Akibatnya, informasi tersebut menjadi narasi publik.

Sehingga seolah-olah itu menjadi keputusan Pemerintah.

Padahal, belum tentu menjadi keputusan karena mesti dikaji terlebih dahulu.

• CIA Beber Tuduhan Serius ke Xi Jinping, Intelejen Donald Trump Temukan Bukti Baru Kecurangan China

• Sakit Perut, Mual, Waspada Pakar di Universitas Indonesia Bongkar Gejala Baru Virus Corona Indonesia

• Jubir Luhut Pandjaitan Beber Said Didu Didudga Catut Nama Purnawirawan TNI - Polri untuk Dukungan

Mantan Panglima TNI itu juga menyinggung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dinilai sempat keceplosan  dalam menyampaikan pernyataan.

"Beliau kan sempat mengatakan bahwa (pesawat komersial diperbolehkan) untuk pebisnis."

"Nah, kata-kata itu tidak ada sama sekali di sidang kabinet sebelumnya," ujar Moeldoko.

"Yang ada itu adalah orang dengan kepentingan khusus, kebutuhan khusus."