LKPj Walikota Samarinda 2019 Diterima, Dewan Soroti Masalah Penanganan Banjir yang Setengah Hati
Hal tersebut terungkap saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan II 2020 perihal penyampaian rekomendasi DPRD kota Sama
Penulis: Muhammad Riduan |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Samarinda 2019 diterima.
Hal tersebut terungkap saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda masa persidangan II 2020 perihal penyampaian rekomendasi DPRD kota Samarinda terkait LKPJ Walikota Samarinda 2019, berlangsung dengan daring via aplikasi zoom, dimulai sekitar pukul 22.00 - 23.30 Wita pada Kamis (14/5/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD kota Samarinda Subandi. Ia mengemukakan rekomendasi dari tim Panitia Khusus (Pansus) sudah disampaikan.
Dalam poin-poin tersebut, ada yang menjadi sorotan penting di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Update Virus Corona di PPU pada Jumat 15 Mei, tak Ada Penambahan PDP dan ODP, Total 243 Kasus
Sebagai contoh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sejak tahun 2015 anggota DPRD sudah mengamanahkan untuk menutup tempat pembuangan sampah yang di Bukit Pinang, karena aroma sampah sangat mengganggu warga sekitar.
"Itu sudah disorot Pansus sudah berulang kali. Makanya tadi dituangkan kembali supaya itu menjadi konsennya Pemkot Samarinda karena banyak sekali aduan masyarakat sekitar Bukit Pinang, Air Putih, itu aromanya sudah tidak karuan. Dan sangat tidak layak," tuturnya.
"Makanya tadi ada rekomendasi khusus DLH itu, agar segera pindah ke Sambutan yang lokasinya sudah dibeli tinggal menganggarkan mengenai jalannya. Supaya Samarinda ini mempunyai tempat pembuangan akhir sampah yang representatif itu salah satunya," ucapnya.
• Plt Kepala Disnaker Balikpapan Ingatkan THR tak Boleh Dipotong, Penundaan Boleh Jika Mendesak
Kemudian ia menambahkan untuk OPD Dinas Pendidikan dan PUPR, itu juga menjadi sorotan yang tertuang dalam rekomendasi.
Terkait anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 38, tentang pembebasan jalan di situ juga menjadi penekanan.
"Bagaimana mungkin SMP sudah bangun, sudah jadi, sudah dioperasikan juga tapi tidak punya akses jalan inikan perencanaan sangat tidak baik. Ini menjadi koreksi," tuturnya.
• Tuntunan Shalat Idul Fitri dari Muhammadiyah Saat Kondisi Darurat Virus Corona
Terakhir terkait banjir yang selalu menjadi sorotan oleh tim Pansus setiap tahunnya, namun untuk tahun ini juga menjadi sorotan yang serius.
"Termasuk penanganan banjir kita juga menyoroti bahwa kinerja pemkot Samarinda selama ini belum maksimal bahkan bisa dibilang setengah hati dalam kasus penanganan banjir di Samarinda," ucapnya.
Dari saran ataupun masukan yang menjadi kritikan yang tertuang dalam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tim Pansus DPRD LKPJ Walikota 2019, intinya LKPJ tersebut tetap diterima. (*)
