Pakar Kesehatan Sebut Tak Bisa Salahkan Pemerintah soal Covid-19: Indonesia Hukum dan Disiplin Lemah

"Kita amati di Indonesia, sejak Virus Corona mulai muncul diumumkan tanggal 2 Maret sampai sekarang ini udah 2 bulan setengah, grafiknya masih naik," ujar Hasbullah.

Jangka waktu tersebut dirasa relatif lama jika dibandingkan dengan waktu penurunan grafik penyebaran Virus Corona di China dan Korea.

"Kalau kita belajar dari China, dua minggu grafik naik tinggi, sudah gitu turun, begitu juga di Korea."

Hasbulla mengatakan bahwa alasan menurunnya grafik tersebut lantaran di China dan Korea, kebijakan yang diambil Pemerintahannya sangat tegas.

"Kenapa? di sana keberagaman tidak banyak menjadi pertimbangan untuk kebijakan," imbuhnya.

Pemerintah di negara yang telah berhasil menurunkan grafik penularan tersebut memberlakukan pembatasan yang ketat meskipun mendapat protes dari berbagai pihak.

Menurut Hasbullah, keputusan tersebut tetap harus dijalani meskipun berat, sebagai bayaran awal agar virus cepat menghilang.

"Jadi Pemerintahnya segera lockdown tegas, jalanin, walaupun diprotes, walaupun berat, itu adalah biaya yang harus dibayar di waktu awal," jelas Hasbullah.

"Banyak, berat, tetapi cepet ilang," imbuhnya lagi.

Ia kemudian menyebutkan mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia.

• Wajib Dibayarkan Sebelum Idul Fitri 2020, Ini Besaran Zakat Fitrah Berupa Beras Maupun Uang

• Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1441 H dalam Bahasa Inggris & Indonesia, Cocok Dikirim Melalui WhatsApp

• Niat & Tata Cara Sholat Idul Fitri di Rumah, Berjamaah atau Sendiri, Lengkap dengan Amalan Sunnahnya

• Masjid Islamic Center di Kubar Tetap Laksanakan Sholat Idul Fitri, Jemaah Wajib Lalui Protokol Ketat

Hasbullah mengatakan bahwa Pemerintah dari awal tidak berani tegas dalam mengambil keputusan karena takut adanya biaya besar yang harus dikorbankan.

"Kita dari awal takut biaya besar, biaya dalam artian bukan hanya uang, tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial," ujar Hasbullah.

Menurut Hasbulla, Indonesia terlalu banyak mempertimbangkan berbagai aspek sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak solid.

Ia mencontohkan adanya protes dari sejumlah pihak yang meminta diizinkan salat berjamaah, meminta pembatasan dilonggarkan dan bisnis tetap dapat berlangsung.

"Semua itu berusaha diakomodir, akibatnya kita tidak mempunyai kebijakan yang solid," tandasnya.