Anak Buah Surya Paloh di Bontang Beri Respon Nasib Nelayan Minta Pemerintah Lakukan Ini

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -Anggota DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang merespon nasib nelayan serta penyedia jasa angkut kapal yang dilarang mengangkut penumpang di Bontang, Kalimantan Timur.

Mereka dihadapkan 2 pilihan yang sulit; di rumah aman tapi kelaparan atau bekerja ke luar namun resiko terpapar Covid-19 tinggi. Ironis. Kedua pilihan yang tak membuat mereka sehat.

Sebab itu politisi Nasdem Bontang ini meminta pemerintah cepat menangkap sinyal dari presiden Joko Widodo ( Jokowi ) terkait dengan penyusunan kebijakan new normal menghadapi pandemi Covid-19.

Legislator yang dikenal kritis ini menganggap kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat sudah saatnya dicabut. Sebab aduan masyarakat menumpuk kepada dirinya. Apalagi kalau ujung-ujungnya terhimpit oleh desakan ekonomi.

Baca juga; Empat Nelayan Balikpapan Nyaris Tewas Tenggelam, Diselamatkan Warga dan Brimob Polda Kaltim

Baca juga; Jajaran TNI AL dari Lanal Balikpapan Bagikan Ratusan Paket Sembako buat Nelayan di Pesisir Klandasan

Baca juga; Anies Tolak Pemudik Balik ke Jakarta tanpa SIKM, Yunarto Wijaya Tandai Akun Tengku Zul di Twitter

"Lebih cepat lebih baik. Kalau tak ada yang dilanggar secepatnyalah. Kasihan masyarakat itu. Jangan berlarut responnya," ujarnya lewat sambungan telepon, Kamis (28/5/2020).

Misalnya, nelayan yang nyambi sebagai penyedia jasa angkut ke pulau Beras Basah Bontang. Beberapa waktu lalu ia didatangi mereka yang mengeluh, apalagi kalau bukan soal pendapatan yang menurun. Bahkan ada yang sampai jual mesin kapal, sebab terlilit hutang.

Anjloknya harga ikan di pasar, lantaran daya beli masyarakat yang menurun membuat mereka sakit kepala. Ditambah usaha sampingan mereka yang turut dibatasi oleh aturan pembatasan pemerintah. Hal itu mencekik dompet mereka.

"Kalau Beras Basah sudah bisa dibuka, itu lebih bagus. Tapi tetap patuh dengan protokol Covid-19. Lakukan. Termasuk fasilitas yang ada di Bontang, contoh Langlang. Tapi terapkan aturan. Ekonomi kerakyatan makin mundur. Orang banyak hutang, kasihan," ungkapnya.

Apalagi sebagian dari mereka masih ada yang belum mendapat bantuan dari pemerintah, baik BLT maupun bantuan sosial lainnya. "Gak semua nelayan dapat BLT dan bantuan sosial," ucapnya.

Baca juga; Rumah Mewah Rp 79 Miliar Milik Ruben Onsu, Minimarket Pribadi Hingga Pintu Rahasia Kamar Sarwendah

Baca juga; Karyawan yang Dirumahkan Kembali Diaktifkan, Disnakertrans Kukar: Protokol Kesehatan Harus Dipatuhi

Kepada BW sapaan akrabnya, nelayan enggan dikatakan miskin, namun faktanya ekonomi mereka hampir 3 bulan tiarap. Lantaran pembatasan yang dilakukan pemerintah.