Ketua DPRD Siswadi Ingatkan Pemkot Samarinda tak Izinkan Mendirikan Bangunan di Daerah Resapan Air

TRIBUNKALTIM. CO, SAMARINDA- Banjir di Samarinda telah menjadi sorotan semua kalangan, termasuk Ketua DPRD Samarinda, Siswadi.

Siswadi menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di ibu kota Provinsi Kaltim tersebut. 

Ia menyebutkan, bukan rumah panggung sebagai solusi yang saat ini hangat diperbincangkan.

Seperti diketahui, postingan di akun instagram Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang berjudul “Patut Ditiru, Rumah Panggung Bebas Banjir di Pemuda III” banyak dapat kritikan dari netizen Kota Samarinda.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Siswadi menyebutkan bahwa dirinya tidak yakin itu keluar dari pengambil kebijakan Pemkot Samarinda.

Hanya saja, menanggapi komentar dari netizen, dia sepakat untuk mengatasi banjir bukan berarti mengubah bangunan, tetapi bagaimana menata bangunan.

"Menatanya seperti Pemkot harusnya tidak memberikan izin untuk mendirikan bangunan di wilayah resapan air," ucapnya Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Prajurit TNI Bantu Korban Banjir di Samarinda, Tangani Pengobatan Gatal-gatal dan Asam Lambung

Baca juga: Nenek Usia 100 Tahun di Jawa Timur Sembuh dari Corona, Beberkan Rahasia dan Caranya Bertahan

Lebih lanjut, ia menyampaikan jika solusinya rumah panggung, mau berapa meter tinggi rumah tersebut dibangun? Menurutnya, itu bukanlah sebagai jawaban.

"Solusi terbaik adalah banjir di Samarinda harus terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota," ucapnya.

Untuk penanganan air terutama Ilir dan ulu termasuk Karang Asam tidak bisa dikerjakan oleh Pemkot Samarinda sendiri, harus ada sinergi yang sangat intensif antara pemerintah provinsi karena memang itu wilayah pembangunan provinsi.

Baca juga: Jadi Kawasan Jalur Hijau, Dermaga Pasar Pagi Samarinda Ditertibkan dari Pedagang Kaki Lima

Baca juga: Buntut Wali Kota Surabaya Risma Marah soal Mobil PCR, Anak Buah Megawati di PDIP Turun Tangan

Termasuk pemerintah pusat yang sekarang lagi merevitalisasi Bendungan Benanga, yaitu wilayah sungai.

Diketahui, dari Kementerian PUPR ada anggaran Rp 100 miliar lebih yang sekarang lagi dikerjakan Pemkot Samarinda.

"Harapan kami pemerintah provinsi juga membantu merevitalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), kemudian Pemkot Samarinda yang bekerja untuk sosialnya. Kalau ini berjalan saya yakin ini tidak akan banjir di Samarinda," ujar Siswadi. (*)