Virus Corona
Akhirnya Anies Baswedan Potong Honor TGUPP Termasuk PNS DKI Jakarta, Sempat Dikritik PSI
Anies Baswedan potong honor TGUPP termasuk PNS DKI Jakarta sebesar 50 persen, sempat dikritik PSI
lihat foto
Selain itu mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu juga menjelaskan bahwa posisi TGUPP tidak masuk dalam struktur kepegawaian DKI.
Namun, TGUPP hak keuangannya berada dibawah anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Pasalnya nomenklaturnya melekat pada program perencanaan dan pembangunan.
Pemotongan penghasilan 50 persen untuk PNS dan TGUPP itu terbagi dalam dua jenis.
"Sebanyak 25 persen itu untuk penanganan covid-19, sedangkansebanyak 25% lainnya ditunda pencairannya," jelasnya.
• Imbas Covid-19 Bikin Anggaran Jakarta Merosot 53 Persen, Anies Baswedan Pastikan Ini di Ibu Kota
Kritik dari PSI
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) DPRD DKI Jakarta menyayangkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak memangkas Tunjangan Hari Raya (THR) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Partai yang baru kali pertama duduk di parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menyebut Anies harusnya turut memangkas THR TGUPP seperti halnya Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang dipangkas 50 persen.
Adapun THR PNS dipangkas untuk dialihkan dalam penanganan covid-19 yang ada di Jakarta.
“Ada kabar bahwa menjelang lebaran kemarin anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak.
Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan,” kata August Hamonangan berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (28/5/2020).
August mengatakan, Anies Baswedan harus bersikap adil dalam memberikan tunjangan pegawainya.
Sebab tidak hanya TGUPP, tapi beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lain justru tidak dipangkas.
“Saya dapat informasi para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfotik akan mendapatkan tunjangan penuh.
Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi,” ujar August yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
