News Video
NEWS VIDEO Bahas Persoalan Banjir, DPRD RDP Dengan Perusahaan Tambang dan Warga Terdampak
Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait banjir di Desa Tani Bakti.
"Pertama, kontribusi pihak pelaku usaha pasti ada. Tingkat persentase (dampak) nya," kata Riduan.
Jika memang terjadi pelanggaran, DLHK Kukar, kata Riduan, tak ragu memberikan sanksi.
"Sudah ada beberapa perusahaan yang kita stop dan kita sanksi. Salah satunya itu ada perusahaan sawit," jelas Riduan.
DLHK Kukar juga menyayangkan, tak ada laporan yang masuk ke instansi mereka terkait kasus banjir di Desa Tani Bakti.
'Rencana kita akan turun ke lapangan. Sayangnya ini kita tidak ada laporan dari masyarakat. Padahal kita ada layanan pengaduan," kata Riduan. (*)
IKUTI >> News Video
IKUTI >> News Video