Demo Tolak UU Minerba

Demo Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Singgung Kejelasan Anggaran Penanganan Banjir di Samarinda

Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020). Mereka menolak UU Minerba dan Omnibus Law yang

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim berdemo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020). Mereka menyinggung soal kejelasan anggaran penanganan banjir di Kota Samarinda, karena nyatanya banjir tetap melanda Kota Tepian. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020). Mereka menolak UU Minerba dan Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Mereka menilai kedua UU tersebut justru merugikan rakyak kecil. Selain itu para peserta aksi juga menyinggung masalah sosial di Kota Samarinda.

Masalah sosial yang disinggung adalah permasalahan banjir. Mereka mempertanyakan ke mana saja anggaran penanganan banjir di Kota Samarinda itu, bahkan dengan anggaran hampir satu trilliun setiap tahunnya permasalahan banjir tidak kunjung selesai.

"Ke mana saja pemimpin kita ini. Setiap menjelang pilkada banjir selalu jadi jualan mereka memberikan janji untuk mengatasi banjir," ucap salah satu peserta aksi.

Hingga berita ini diturunkan, Jumat (5/6/2020) pukul 10.49 wita aksi demo masih berlangsung.

Baca juga: Wilayah Anies Sudah Terkendali, 3 Provinsi dengan Tingkat Penularan Corona Tinggi Ini Disorot Jokowi

Baca juga: Haji 2020 Dibatalkan, Wabup Sebut Corona Bisa Menular ke Jamaah, Berharap Mengerti dan Sabar

Peserta Demo Tetap Lakukan Physical Distancing

Diberitakan sebelumnya, meskipun di tengah Pandemi Virus Corona ( covid-19 ), Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur tetap melaksanakan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020).

Meskipun begitu para peserta aksi terlihat mematuhi standar protokol kesehatan covid-19.

Mereka mengenakan masker ketika melaksanakan aksi. Kemudian para peserta demo menjaga jarak (Physical Distancing). Satu persatu peserta aksi berorasi di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka menuntut tegas pemerintah menindak dan menghentikan tambang yang terjadi di Kaltim.

Para peserta aksi merasa jika tambang ini tidak menyejahterakan rakyat. Justru masyarakat dirugikan terhadap aksi penambangan tersebut.

"Tambang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat dan rakyat tetap susah secara material dan susah juga secara kerjaan. Dan mereka hanya menertawakan kita. Tidak akan mundur," ucap salah satu peserta ketika berorasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved