Demo Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Singgung Kejelasan Anggaran Penanganan Banjir di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020). Mereka menolak UU Minerba dan Omnibus Law yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Mereka menilai kedua UU tersebut justru merugikan rakyak kecil. Selain itu para peserta aksi juga menyinggung masalah sosial di Kota Samarinda.

Masalah sosial yang disinggung adalah permasalahan banjir. Mereka mempertanyakan ke mana saja anggaran penanganan banjir di Kota Samarinda itu, bahkan dengan anggaran hampir satu trilliun setiap tahunnya permasalahan banjir tidak kunjung selesai.

"Ke mana saja pemimpin kita ini. Setiap menjelang pilkada banjir selalu jadi jualan mereka memberikan janji untuk mengatasi banjir," ucap salah satu peserta aksi.

Hingga berita ini diturunkan, Jumat (5/6/2020) pukul 10.49 wita aksi demo masih berlangsung.

Baca juga: Wilayah Anies Sudah Terkendali, 3 Provinsi dengan Tingkat Penularan Corona Tinggi Ini Disorot Jokowi

Baca juga: Haji 2020 Dibatalkan, Wabup Sebut Corona Bisa Menular ke Jamaah, Berharap Mengerti dan Sabar

Peserta Demo Tetap Lakukan Physical Distancing

Diberitakan sebelumnya, meskipun di tengah Pandemi Virus Corona ( covid-19 ), Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur tetap melaksanakan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020).

Meskipun begitu para peserta aksi terlihat mematuhi standar protokol kesehatan covid-19.

Mereka mengenakan masker ketika melaksanakan aksi. Kemudian para peserta demo menjaga jarak (Physical Distancing). Satu persatu peserta aksi berorasi di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka menuntut tegas pemerintah menindak dan menghentikan tambang yang terjadi di Kaltim.

Para peserta aksi merasa jika tambang ini tidak menyejahterakan rakyat. Justru masyarakat dirugikan terhadap aksi penambangan tersebut.

"Tambang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat dan rakyat tetap susah secara material dan susah juga secara kerjaan. Dan mereka hanya menertawakan kita. Tidak akan mundur," ucap salah satu peserta ketika berorasi.

Jika tidak direspons, rencananya Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim akan berdemo lagi dengan jumlah cukup banyak.

"Kami akan terus memperjuangkan rakyat sampai selesai. Jika tidak dami akan datang dengan massa lebih banyak," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar belasan peserta aksi demo dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur berada di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (5/6/2020).

Para peserta tampak membentangkan spanduk yang isinya menolak UU Minerba dan Gagalkan Omnibus Law.

Baca juga: Dokter Bocorkan Resep Sederhana Pasien Tertua Virus Corona Sembuh dari Covid-19, Umur 105 Tahun

Baca juga: Di Mata Najwa,Gus Miftah Blak-blakan Kritik Berdamai dengan Virus Corona ala Jokowi, Alasan Mirip JK

"Tambang biang kerok banjir Samarinda, bebaskan kota dari tambang," tulis spanduk yang dibawa peserta aksi.

Hingga berita ini diturunkan para aksi demo tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah Kantor Gubernur Kaltim.

Mereka berorasi di pinggir jalan depan Kantor Gubernur Kaltim, Jl Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. 

Diberitakan sebelumnya, Hari Lingkungan Hidup yang dirayakan setiap 5 Mei menjadi hari dimana setiap masyarakat dapat mengambil tindakan positif melindungi alam dan bumi.

Pada perayaan Hari Lingkungan Hidup, Jumat (5/6/2020) hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur bertajuk Melawan Virus Tambang.

Dalam aksi tersebut organisasi ini menolak pemerintah mengesahkan UU tentang Minerba.

"Gedung Senayan dan hotel membahas revisi UU Minerba dan pada akhirnya mengesahkannya pada tanggal 12 Mei kemarin.

Pembahasan yang dilakukan secara rahasia, tertutup tanpa melibatkan partisipasi rakyat serta dilakukan secara maraton nampak benar bahwa UU ini adalah pesanan dan titipan bandar batubara yaitu para pengusaha (Oligarki) yang mengurus republik ini," kata Buyung Marajo, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil.

Mereka menganggap UU Minerba ini justru merugikan masyarakat kecil. Bahkan UU ini mempermulus pelaku pemain tambang untuk mengeruk hasil bumi Indonesia sebesar-besarnya.

Aksi damai tersebut dilakukan agar Pemerintah Provinsi Kaltim serta DPRD Kaltim segera merespons terkait UU tersebut sekaligus menolak adanya UU tersebut.

"Bukannya menunda atau menghentikan pembahasan Raperda RZWP3K Kaltim yang kita tahu lebih banyak merugikan bagi kepentingan nelayan serta masyarakat pesisir di kota dan kabupaten di Kaltim," ucapnya. (*)