Tarif Tol Balsam Cukup Mahal, Pulang Pergi Bayar Rp 150 Ribu, DPRD Kaltim Berencana Surati PUPR

-Bagi anda yang ingin melewati Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, bersiap-siap untuk mengeluarkan duit untuk bayar tol.

TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
TOL PALARAN - Pengendara menggunakan e Tol saat menempuh perjalanan dari Kota Samarinda menuju Balikpapan di Gerbang Tol Balikpapan -Samarinda (BalSam) Senin (15/6/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -Bagi anda yang ingin melewati Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, bersiap-siap untuk mengeluarkan duit untuk bayar tol.

Karena mulai Minggu (14/6/2020) lalu Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mulai dikenakan tarif.

Bahkan untuk pulang pergi saja pengendara harus mengeluarkan Rp 150 ribu. 

Dengan penerapan tarif tersebut berakibat terhadap penggunaan tol tersebut bagi masyarakat yang ingin ke Samarinda ataupun Balikpapan.

Hal tersebut dirasakan oleh beberapa masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satunya Jati Setyanto.

Baca Juga

Ungkap Cerita Awal Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Anggota Dewan Minta Dibentuk Pansus

Jokowi Melarang Mudik, Anak Buah Idham Aziz Siapkan Rencana Penutupan Jalan Tol & Tambah Check Point

Pria itu ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan kemarin ia sempat mampir ke Balikpapan.

Ia sempat kaget dengan biaya tarif Samarinda-Balikpapan cukup tinggi.

"Pulang pergi bisa habis Rp 150 ribu lumayan buat beli bensin," ucapnya, Senin (15/6/2020).

Berdasarkan pengalamannya kemarin ia memutuskan akan mengurangi intensitas penggunaan jalan tol jika menuju Balikpapan.

"Kecuali jika kondisi capek atau buru-buru mungkin baru pakai tol," katanya.

Sementara itu Abdurrachim warga Balikpapan mengatakan tarif tol cukup tinggi.

Sehingga dirinya pun mulai mengurangi menggunakan tol saat ini.

"Yang penting sudah pernah merasakan jalan tol," katanya.

Bahkan ketika dirinya melewati Jalan poros Balikpapan-Samarinda terlihat volume kendaraan yang melewati wilayah tersebut kembali seperti tidak ada tol lagi.

Bahkan ia menuturkan ini menjadi berkah bagi pengusaha kuliner maupun toko kelontong di ruas jalan tersebut.

"Bisa menjadi berkah juga bagi warga sekitar karena roda ekonomi kembali berputar," ucapnya.

Rp 1.200 per Km

Sebagaimana diketahui, Tarif tol Balikpapan - Samarinda (Balsam) resmi berlaku sejak Minggu (14/6/2020).

Untuk melintasi jalan tol Balsam, masyarakat harus menyiapkan e-Toll card dan juga memastikan saldo terpenuhi.

Setiap pengendara yang akan melintas via Gerbang Tol Samboja atau Gerbang Tol Palaran wajib menggunakan satu kartu, baik yang digunakan untuk masuk maupun keluar tol.

Besaran tarif tol yang berlaku untuk golongan 1 (umum) adalah Rp 1.200 per kilometer.

Diketahui, tarif untuk kendaraan golongan I, seperti sedan, jip, pikap, dan bus dari Samboja menuju Simpang Pasir Palaran, atau simpang Jembatan Mahkota 2, Samarinda (berlaku rute sebaliknya), sebesar Rp 83.500.

Sementara tarif terjauh kendaraan golongan IV dan V, yakni truk dengan masing-masing 4 dan 5 gandar atau lebih, sebesar Rp 167.500 ribu.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) Adik Supriatno menyebut, agar aman, masyarakat yang akan melintas menggunakan jalan tol, harus punya saldo Rp 200 ribu.

Penetapan tarif Tol Balsam pada Seksi 2, 3, dan 4 (Samboja - Simpang Mahkota 2) dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 534/KPTS/M/2020.

Keputusan itu ditandatangani pada 29 Mei 2020.

Baca Juga

Sempat Bantu Istri Masak dan Rayakan Ultah Pernikahan,Lalu Ujicoba Mobil Sport di Jalan Tol Jagorawi

Rencana Pemkot Samarinda Tutup Akses Jalan Tol Balsam, Sekdaprov Kaltim: Itu Kewenangan Mereka

Kendati demikian, sejak penerapan tarif, kuantitas kendaraan yang melintas cukup menurun.

"Info di lapangan setelah diberlakukan tarif, trafik cenderung turun 40-an % dibanding sebelum pemberlakuan tarif," ungkapnya.

Adik menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, kendaraan melintas di jalur tol yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 17 Desember 2019 lalu ini, berjumlah rata-rata 7.000 per hari.

Dan setelah Covid-19, sebelum diberlakukan tarif menurun diangka 3.000 hingga 5.000 kendaraan.

Penurunan kuantitas tersebut, menurut Adik memang merupakan tradisi.

"Pengalaman kami selama ini, jika ruas tol awal dibuka gratis kemudian dikenakan tarif biasanya turun sekitar 30an% sebelum akhirnya secara berangsur angsur kembali ke kondisi normal," jelasnya.

"Pada akhirnya seleksi alam menunjukan mereka yang lewat jalan tol adalah mereka yang memanfaatkan benefit dan diperoleh dari lewat jalan, yaitu waktu tempuh lebih cepat dan aspek ekonomi lainnya," pungkasnya.

Sudah Diperhitungkan

Sementara itu, tuntutan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) agar tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) menyeruak.

Pasalnya, tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda yang ditetapkan saat ini dinilai sangat tinggi.

Ikut sertanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim senilai kurang lebih Rp 3,3 triliun, menjadi dasar tuntutan masyarakat agar tarif jalan bebas hambatan pertama di Pulau Kalimantan itu bisa jauh lebih rendah.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) beranggapan, pemerintah pusat tidak mengenyampingkan suntikan dana APBD Kaltim untuk pembangunan jalan tol ini.

Bahkan, penetapan tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda pun mengacu pada jasa APBD Kaltim yang telah membantu pembangunan hingga jalan tol dapat difungsikan saat ini.

Kepala BPJT, Danang Parikesit menegaskan, bahwa salah satu tolak ukur pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menetapkan tarif jalan tol dengan melihat andilnya dana dari pemerintah dalam proses pembangunan.

“Perhitungan tarif saat ini sudah memperhatikan dukungan konstruksi yang diberikan pemerintah,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co melalui telepon selularnya berkaitan dengan tingginya tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (16/6/2020).

“Maksud dari dukungan konstruksi itu, dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan pemerintah daerah melalui APBD dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol,” lanjutnya menjelaskan.

Konsekuensi baru akan muncul, dijelaskan Danang, apabila seluruh pendanaan pembangunan jalan tol murni digelontorkan dari kantong swasta atau investor.

“Jadi, kalau biaya ditanggung semua oleh badan usaha, maka ada dua kemungkinan. Pertama, jalan itu tidak layak untuk investasi. Kedua, biaya yang akan dikenakan (Kepada pengguna jalan tol) lebih tinggi,” tuturnya.

Dijelaskan pula oleh Danang, untuk memastikan agar masyarakat mampu mengakses serta mengeluarkan biaya saat melalui jalan tol sesuai dengan daya beli masyarakat, maka dilihat dari dukungan konstruksi pemerintah dalam pembangunan jalan Tol Balsam ini.

Baca Juga

Cegah Penyebaran Virus Corona JMTO Sebut Penutupan Jalan Tol Balsam Kewenangan Kementerian PUPR

Hanya Dibatasi Tiga Proyek Stategis Nasional, Pemprov Kaltim Usulkan Jalan Tol Samarinda-Bontang

“Penyertaan dukungan konstruksi pemerintah, justru akan memberikan dan memastikan tarif sesuai dengan daya beli masyarakat,” paparnya.

Perlu diingat pula, dituturkan Danang, jalan Tol Balsam merupakan jalan alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Seperti diketahui pula, terdapat jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan poros pertama bagi masyarakat Kaltim yang hendak hilir mudik BalikpapaSamarinda.

“Perlu diingat juga bahwa jalan tol adalah jalan alternatif,” ucapnya singkat sambil menutup.

Uji Materiil ke MA

Tidak setujunya masyarakat Kaltim terhadap tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang telah ditetapkan, akan ditindaklanjuti dengan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA)

Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Nomor 534/KPTS/M/2020 akan menjadi objek gugatan masayarakat Kaltim.

Keputusan yang berisikan tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Tarif Jalan Tol pada Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja - Simpang Jembatan Mahkota 2) dinilai bertentangan dengan undang-undang diatasnya.

Penggagas uji materiil, Vico Januardi mengungkapkan, tim kuasa hukum akan menguji apakah Kepmen PUPR soal penetapan tarif Jalan Tol Balsam itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

“Bukan hanya itu, apakah aturan ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nonor 43 Tahun 2013 dan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jalan Tol,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selularnya, pada Selasa (16/6/2020).

“Rencana diajukan bukan hanya dari saya. Tapi, ada beberapa masyarakat Kaltim yang menjadi prinsipal atau pemohon.

Kemudian, kita juga sudah ada beberapa lawyer siap menjadi kuasa di MA. Hal ini juga, sudah beberapa kali dibahas,” lanjutnya.

Point utama, disampaikan Vico, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda ada komponen APBD di dalamnya.

Sehingga, dikatakan olehnya, seharusnya tarifnya lebih rendah dari tarif yang ada.

Berbeda halnya, apabila jalan tol dibangun murni menggunakan dana APBN.

“Jika pembangunan jalan tol 100 persen menggunakan dana APBN, maka tarif sesuai standar yanbg berlaku. Misalnya, seperti Jalan Tol Samarinda-Bontang,” tuturnya.

Dua Pilihan

Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi mengungkapkan, masyarakat Kaltim memiliki pilihan saat akan melakukan perjalanan ke Balikpapan.

Pertama, bisa melalui jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Kedua, dikatakannya melalui jalan poros lama.

Keduanya, memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Ya itu terserah masyarakat untuk menggunakan jalan yang mana. Masing-masing memiliki pilihan,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Senin (15/6/2020), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Kalau mau cepat sampai di Balikpapan, ya lewat jalan tol. Tapi, ya harus berbayar. Tapi, kalau mau lewat jalan lama bisa juga. Kembali itu pilihan masyarakat,” ujarnya saat ditanya soal kemungkinan menurunnya pengguna jalan tol setelah ditetapkan tarif.

Membayar tarif tol sudah menjadi konsekwensi, dituturkan Wagub, bagi masyarakat yang akan menggunakan jalan tol.

Adapun nilai tarif yang telah ditentukan, dikatakannya, sudah sesuai dengan perhitungan dan ketentuan.

“Ya anggap saja, kalau mau istri cantik alat riasnya ya dibelikan yang mahal. Tapi, kalau yang biasa saja bisa juga,” candanya.

“Namun demikian, penentuan itu sudah sesuai dengan ketentuan dan perhitungan-perhitungan,” sambungnya.

Panjang jalan, ditegaskan Hadi, menjadi salah satu perhitungan dalam penetapan tarif tol.

Adapun anggapan soal mahalnya tarif tol saat ini, Hadi mempertanyakan, alat ukur apa yang digunakan, sehingga menyatakan tarif itu mahal.

“Alat ukurnya bilang tarif itu mahal apa? Sebab, tarif ini sudah sesuai dengan tarif jalan tol yang berlaku di Indonesia. Nanti, kalau di sini murah di sana mahal kan ada protes lagi. Penentuan juga dilihat dari panjang jalan tol dan alat ukur lainnya,” tuturnya.

Selain itu pula, Hadi menegaskan, dalam penentuan tarif tol tersebut hingga berlaku saat ini merupakan kewenangan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Pemprov Kaltim, diucapkannya lagi, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif.

“Bukan kewenangan kita menentukan tarif tol itu. Semua kewenangan pemerintah pusat. Tapi, sebelumnya kita juga sudah koordinasi, bahwa penentuan tarif itu sesuai Perpres dan panjang jalan. Jadi, menurut kami tidak ada masalah,” paparnya.

DPRD Kaltim Akan Bersurat ke PUPR

Penentuan tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda berdasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepmen dengan Nomor 534/KPTS/M/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada jalan tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2).

Tarif tol Balsam berlaku mulai Minggu (14/6/2020) pukul 00.00 waktu Indonesia bagian tengah (Wita).

Untuk mobil sedan, pickup, bus, minibus, truk kecil atau kendaraan Golongan I dengan perjalanan seksi 2, 3, dan 4 atau dari Samboja - Simpang Jembatan Mahkota 2 sepanjang 64,87 kilometer atau rute terjauh akan dikenakan tarif Rp83.500 sekali jalan.

Biaya yang sama untuk arah sebaliknya, atau dari Simpang Jembatan Mahkota 2 ke Samboja.

Untuk kendaraan Golongan 2 seperti truk kapasitas 7 ton atau kendaraan dengan 2 sumbu roda selain yang sudah dimasukkan di Golongan I, rute Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2 kena tarif Rp125 ribu.

Untuk rute Samboja - Simpang Pasir yang lebih dekat, kendaraan Golongan I dikenakan tarif Rp75.500, dan Golongan II harus bayar tarif numpang lewat Rp113 ribu.

Truk-truk besar dengan 3 sumbu roda seperti truk pengangkut BBM dan adukan semen mendapat tarif yang sama dengan Golongan II.

Kendaraan Golongan IV dengan sumbu roda 4 dan Golongan V yang bersumbu roda 5, harus bayar Rp167.500 di rute Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2 dan Rp 151 ribu untuk Samboja-Simpang Pasir.

Untuj Golongan I, tarif yang berlaku ini lebih tinggi dari rencana awal Rp1.000 per kilometer.

Angka tersebut keluar setelah dihitung ulang dan dikaji lebih dalam dengan beberapa parameter.

Salah satunya adalah investasi yang dikeluarkan saat ini sebesar Rp12 triliun yang awalnya Rp 9,9 triliun.

Angka yang keluar ini menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat.

Mereka menilai tarif yang berlaku sejak dua hari belakangan ini sangatlah mahal.

Termasuk wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Syafruddin.

"Saya wakil rakyat, pejuang aspirasi rakyat, kaget dengan putusan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menetapkan tarif tol. Putusan ini saya katakan melukai rasa keadilan rakyat Kalimantan Timur," ungkap ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kaltim ini, Senin (15/6/2020).

Syafruddin menggambarkan alokasi anggaran awal dicanangkannya pembangunan jalan tol pertama di pulau Kalimantan ini yang menggunakan APBD Pemprov Kaltim sebesar Rp3,3 triliun.

Menurutnya, dari semua jalan tol, hanya Kaltim yang dibangun menggunakan APBD.

"Mestinya diistimewakan, karena uang kita yang menjadi sumber pendanaan," jelasnya.

Ia secara pribadi juga berpendapat, bahwa fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat, jangan dikomersialkan.

Wakil Rakyat Dapil Balikpapan ini menyebut akan mengambil langkah kongkrit untuk menyikapi persoalan ini.

Ia juga mengaku mendapat dukungan dari wakil rakyat lainnya.

"Teman-teman mendukung dan sangat menerima usulan saya. Akan segera dilaksanakan, dirapatkan dengan pimpinan, lalu bersurat surat resmi yang ditujukan ke pemerintah pusat. Terlepas dari itu semua, saya masih mengkaji perspektif sosialnya," terangnya.

Syafruddin menyebut pihaknya akan menyurat ke Kementerian PUPR dengan beberapa poin penting.

Yakni meminta penundaan pembayaran tarif karena pengerjaan jalur tol yang belum rampung 100 persen.

Kedua, Karang Paci atau DPRD Kaltim juga akan mengawal untuk harga yang lebih rendah karena berbicara soal keadilan dan kebiasaan.

Menurutnya, tradisi tarif tol berangsur-angsur akan naik dari tahun ke tahun.

Pertimbangan ketiga, ia menilai keberadaan jalan tol saat ini tidak efektif dan produktif menambah pendapatan negara, karena tarifnya yang mahal. Justru tol hanya akan jadi jalur alternatif.

"Kenapa tidak diselesaikan dulu seksi I dan V? Baru membahas tarif dengan pihak terkait agar semua pihak tidak ada yang merasa keberatan.

Termasuk perwakilan masyarakat. Jangan-jangan berlindung di balik pandemi, dan mengambil keputusan tanpa sepengetahuan kita," tukasnya.

Syafruddin juga menyebut kebanggan Tol Balsam ini hanya sesaat sekaligus kesedihan, sedih karena tarifnya yang mahal.

Menurutnya, sesusi dengan Kaltim Berdaulat seperti yang sering diungkap Gubernur, ia berharap pemprov juga bersama dan mendukung DPRD Kaltim akan memperjuangkan tarif jalan tol Balikpapan-Samarinda ini.

Hal ini mendapat dukungan dari Ketua Perlindungan Konsumen Nusantara, Piatur Pangaribuan. Dalam forum yang sama, ia sepenuhnya akan mendukung dan mengawal penurunan tarif tol.

"Ada asas pembiayaan sepihak. Kami akan mengawal, mencari bukti kongkrit apakah tarif yang berlaku sekarang layak atau tidak. Kita ambil langkah cerdas. Kalau ini dilakukan dengan serius, kita bisa membatalkan peraturan ini," pungkasnya. (*)

Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved